Pembangunan KKB

Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 237,6 juta jiwa. Sejauh ini Indonesia menduduki peringkat keempat jumlah penduduk dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Menurut lembaga kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, jumlah penduduk dunia tahun 2010 sudah mencapai tujuh milyar jiwa, atau bertambah satu milyar hanya dalam kurun waktu sepuluh tahun (pada tahun 2000 jumlah penduduk dunia sekitar 6 milyar). Menurut sensus ini, 32,5 juta merupakan sumbangan dari Indonesia. Di sisi lain kualitas sumber daya manusia Indonesia masih memprihatinkan. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke 108 dari 188 negara.

Oleh karena itu harus segera dilakukan penyerasian kebijakan kependudukan. Sudah saatnya dilakukan perubahan dalam pengelolaan program kependudukan dan keluarga berencana (KKB) yang dikenal sebagai Revitalisasi Program KKB Jilid II. Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 62 tahun 2010 mengenai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dapat mengarahkan pembangunan berwawasan kependudukan, maka yang semula Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional mendapat fungsi dan nama baru.

Dalam Rakernas BKKBN pada tanggal 26 -27 Januari 2011 untuk menyusun rencana kerja tahun 2011, juga dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MOU) antara BKKBN dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yang diwakili oleh Ketua Umum APINDO, Sofyan Wanandi. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan peran serta swasta dalam penguatan pelaksanaan Revitalisasi Program KB melalui pengintegrasian kegiatan-kegiatan program KB dengan kegiatan pengabdian masyarakat (corporate social responsibility /csr) yang dilakukan instansi mitra lintas sektor untuk mengkampanyekan KB mandiri dan KB di lingkungan kerja. Dengan demikian advokasi, promosi dan komunikasi-informasi-edukasi (KIE), penggerakan dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja dan peningkatan partisipasi pria dapat ditingkatkan melalui bentuk kemitraan ini. Sesudah penandatangan ini, Dewan Pengurus Nasional APINDO akan menulis surat kepada APINDO Daerah untuk melaksanakan kemitraan di bidang KB ini. Pengusaha dapat ditemukan di mana-mana di seluruh Indonesia sehingga di setiap provinsi terdapat APINDO Daerah untuk bermitra.

Demikian pula, Menteri Kesehatan dalam masukannya mengenai Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesehatan dalam Rangka Penurunan Angka Kematian Ibu mengemukakan tentang diberikannya jaminan persalinan (jampersal) untuk 2,8 juta ibu sebagai bonus khusus dalam tahun 2011. Jampersal merupakan jaminan pembiayaan (gratis) meliputi pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas, pelayanan KB dan pelayanan neonatus di fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan jampersal pemerintah dan swasta. Dalam waktu dekat jampersal akan dideklarasikan bersama-sama BKKBN, sehingga dengan mudah dapat diperoleh akseptor KB sebanyak 2,8 juta, belum termasuk yang dijamin oleh jamkesmas. Demikian antara lain beberapa masukan menarik dari Rakernas BKKBN Januari 2011. **els

Iklan