PERDHAKI

Update Management Letter Program Malaria PERDHAKI

Periode pelaporan Januari sd Juni tahun 2016

Pelaksanaan program malaria PERDHAKI sedang memasuki periode pelaporan semester 4 untuk periode pelaksanaan program Juli sd Desember 2016. Pelaporan program dalam bentuk PUDR ( Progress Update and Disbursement Request ) yang seharusnya dikirimkan pada tanggal 15 Februari 2017, diberikan perpanjangan waktu oleh Global Fund untuk dikirimkan pada tanggal 28 Februari 2017 dikarenakan template laporan PUDR yang belum final. Saat ini, pelaporan ke Global Fund sedang tahap finalisasi dengan menyertakan input dari segenap team TWG Malaria pada saat dipresentasikan di gedung CCM Sekertariat tanggal 14 Februari 2017 lalu.

Pada saat ini PERDHAKI sebagai PR sedang mempersiapkan diri untuk mengajukan diri kembali agar bisa terpilih sebagai PR malaria untuk periode NFM ( New Funding Model )  berikutnya. Beberapa kegiatan sudah dilakukan seperti audiensi dengan pihak penulis Funding request, pertemuan dengan team CSO yang bergerak di bidang malaria serta dalam bentuk dekat akan adanya pertemuan Monev malaria yang menghadirkan staf PR dan SR.

Pada awal Februari lalu, PERDHAKI selaku PR Malaria menerima Management Letter dari Global Fund terkait hasil pelaksanaan program malaria selama semester 3 periode Januari sd Juni 2016.

Secara Pencapaian Program, performance PERDHAKI yaitu A2, namun karena adanya beberapa isu temuan di lapangan terkait management logistik, keuangan dan management staf, maka performance ini diturunkan. Secara keseluruhan performance PR Perdhaki pada periode tersebut yaitu menjadi B1 ( 85% ).

Terlampir di bawah ini detail Pencapaian program malaria PERDHAKI yang sudah diverifikasi oleh LFA dan Global Fund.

Dengan beberapa upaya yang sudah diagendakan untuk dilakukan segera dalam waktu dekat, semoga performance PR Perdhaki mengalami peningkatan rating menjadi A2 atau bahkan A1 serta terpilih kembali sebagai PR malaria untuk periode NFM berikutnya. Semoga….

YAH.

Kerjasama MATAHATI dan PERDHAKI

Pada tahun 2016 MATAHATI memasuki usia sewindu dan bersamaan juga memperingati hari Ulang Tahun ke 91 Bapak Panji Wisaksana yang memprakarsa  Gerakan Kasih MATAHATI peduli kesehatan mata. Matahati selama ini  banyak menyantuni penderita katarak tidak mampu dan  telah bekerjasama dengan PERDAMI. Namun di hari istimewa sebagai rasa syukur Pak Panji, kami PERDHAKI melalui unit anggota KLINIK PULITOBEN,berkenan ikut berpartisipasi membantu masyarakat di Pulau Adonara, NTT melakukan operasi mata katarak dengan bantuan MATAHATI. Dalam dua kali operasi pada bulan September dan Nopember 2016, telah dilakukan operasi sebanyak 56 + 42 mata..

Sebenarnya masih banyak pasien yang membutuhkan, namun karena cuaca dan berbagai kendala, maka baru sejumlah ini yang dapat dilayani. Saat ini masyarakat sudah sadar akan pentingnya mata sehat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka serta dapat mandiri bagi lansia. Operasi katarak sudah tidak ditakuti seperti pada awal kegiatan beberapa tahun lalu. Kami bergembira dan bersyukur dapat bekerjasama dengan MATAHATI, karena setelah bantuan dana dari donatur LFTW untuk program mata berakhir, dan berharap BPJS  dapat membantu masyarakat tidak mampu. Ternyata banyak kegiatan pelayanan mata di unit terhenti, khususnya untuk klinik yang ingin membantu layanan mendekat pada masyarakat. Dengan terselenggaranya kegiatan ini sebagai subsidi pada operasi mata karena masyarakat juga bersedia ikut berkontribusi untuk menutup biaya serta mendapat izin dari dinas setempat, maka terlihatlah  suatu kebahagiaan dan rasa syukur  bagi masyarakat setempat serta ucapan  terima kasih pada Matahati dan khususnya pada Pak Panji yang dalam rangka HUT-nya memberikan  tambahan bantuan khusus untuk dapat mengoperasi mata sejumlah 910. Semoga Pak Panji selalu sehat dan terus memberikan semangat dan dukungan keteladanan. (EK)

WORKSHOP ADVOKASI DASAR UNTUK KANKER

 1. Latarbelakang

Indonesia telah melalui 2 tahun pertama pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan  dasar hidupnya yang layak. Pada pelaksanaan JKN melibatkan banyak sekali pihak baik Pemerintah selaku penentu kebijakan, BPJS  Kesehatan selaku pelaksana, Badan Penyelenggara Pengadaan Obat, Rumah Sakit, Farmasi, Pabrik obat, dan masih banyak lagi pihak yang terkait. Sarana dan prasarana kesehatan terus menerus diupayakan perbaikannya. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, juga merupakan salah satu aspek yang perlu diberikan perhatian lebih baik dari sisi jumlah, tingkat kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk dapat menangani pasien dengan baik, dan sebaran yang merata di seluruh kepulauan Indonesia. Aspek pembiayaan atau dana yang tersedia dalam pelaksanaan JKN tentunya juga harus mendukung seluruh kegiatan.

Kompleksitas dari pelaksanaan sistem kesehatan JKN ini menyebabkan banyak sekali isu terkait implementasi di lapangan dari aspek Kebijakan, aspek kepesertaan, aspek pelayanan kesehatan maupun aspek fasilitas kesehatan.

Sehubungan dengan isu-isu tersebut maka dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Pasien terkait pelaksanaan JKN, Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Yayasan Kusuma Buana dan PT Roche Indonesia mengundang Perdhaki ikut dalam Workshop Advokasi Dasar, yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2016.

Advokasi merupakan pendekatan atau suatu upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. (JHU,1999)

2. Tujuan

Tujuan utama pelaksanaan kegiatan Workshop advokasi kesehatan adalah meningkatnya dukungan kebijakan serta anggaran dan sumber daya lainnya untuk program kesehatan, baik dari aspek promotif, preventif, maupun kuratif dan rehabilitatif.

Melalui penyelenggaraan workshop ini diharapkan para anggota organisasi LSM dapat melakukan kegiatan advokasi di bidang kesehatan dengan baik kepada sasaran, dan melalui mitra yang tepat, di tingkat kabupaten/kota, maupun provinsi.

3. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan JKN :

• Kurangnya Kebijakan-kebijakan yang mendukung kelancaran implementasi
• Terbatasnya ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan pasien
• Fasilitas kesehatan yang terbatas, baik untuk penegakan diagnosa, maupun untuk pengobatan. Kebanyakan RS berada di kota-kota besar menyebabkan sulitnya pasien di daerah utnuk berobat
• Jumlah dokter dan tenaga kesehatan lain yang terbatas, terutama di daerah (rural).

4. Materi Workshop

• Implementasi Layanan Kesehatan pada sistem JKN
• Implementasi layanan Kesehatan bagi pasien kanker di era JKN
• Hak-hak pasien terhadap akses pengobatan
• Konsep dasar Advokasi (Perencanaan & Strategi)
• Kemitraan dalam upaya advokasi

5. Hasil Identifikasi masalah dalam Diskusi Kelompok

• Banyak penderita yang datang ke pelayanan kesehatan setelah stadium lanjut.
• Obat – obatan yang terbatas, dimana tidak semua obat – obat Kanker dicover BPJS
• Terbatasnya fasilitas kesehatan (RS ) yang menangani pasien Kanker
• Antrian yang panjang dalam penanganan penyakit seperti untuk pelaksanaan kemotherapy dan radiasi membuat pasien harus menunggu lama
• Tenaga kesehatan untuk melayani pasien terbatas
• Minimnya upaya preventif dan promotif

Pada kesempatan itu pula masing-masing Organisasi dibuatkan roll-banner yang berisi informasi tentang penjelasan singkat organisasi, Visi-Misi, cakupan, fokus kegiatan,dll dan kami sertakan fotonya pada tulisan ini. (MS & JF)