Masalah Gizi di Indonesia mencapai kondisi yang memerlukan perhatian yang sangat serius. Hal ini disebabkan oleh karena masalah gizi dan akibatnya mengenai semua kelompok umur, mulai dari remaja, ibu hamil, bayi, anak, dewasa dan lansia. Yang menjadi perhatian saat ini adalah bahwa ternyata masalah gizi yang terjadi sejak masa dalam kandungan dan 2 tahun pertama kehidupan mempunyai dampak serius yang akibatnya seringkali terbawa sampai usia dewasa. Akibat dari kekurangan gizi pada masa dini tersebut, atau 1000 hari pertama kehidupan, selain akan menyebabkan anak tumbuh pendek (stunting), anak juga akan mengalami hambatan pertumbuhan otak dan organ tubuh lainnya, sehingga menyebabkan kurang optimalnya perkembangan kecerdasan.
Oleh karena itu, upaya perbaikan gizi harus dimulai sejak remaja, terutama remaja puteri, karena merekalah yang akan mengandung dan mengasuh generasi penerus bangsa. Salah satu upaya yang strategis adalah melalui perbaikan pengetahuan, sikap dan praktek gizi siswa di institusi pendidikan berbasis agama, termasuk pesantren, dan Lembaga keagamaan lainnya.
PERDHAKI dengan dukungan dari PDGMI dan PT Otsuka Indonesia, telah melakukan kerjasama dengan Perdhaki Wilayah Jabar – Banten untuk melakukan pelatihan pelatih sedemikian rupa, agar mereka kemudian menjadi pelatih yang dapat melakukan penyuluhan dan mengubah pengetahuan, sikap dan praktek bagi remaja yang ada di wilayah binaan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada relawan yang telah mengabdi dalam penanggulangan krisis kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada acara Hari Kesehatan Nasional telah dberikan piagam penghargaan secara simbolis kepada perwakilan lembaga. Dr. Felix Gunawan mewakili PERDHAKI, hadir sebagai salah satu penerima piagam yang diberikan pada Kamis, 8 November 2018 bertempat di Indonesian Convention Exhibition (ICE BSD) Jl. BSD Grand Boulevard No. I, BSD City, Tanggerang, Banten.
Advokasi oleh Program Malaria PERDHAKI di Kabupaten Lembata
Program Malaria PERDHAKI di Kabupaten Lembata sudah dijalankan sejak tahun 2015 oleh Sub Sub Recipient (SSR) Yayasan Papa Miskin Dekenat (YPMD) Lembata dan sejak awal tahun 2018, terbentuklah SSR YPMD Lembata II untuk proses akselerasi dan percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Lembata. SSR ini telah merancang dan melaksanakan berbagai program dan inovasi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan melibatkan berbagai stakeholder untuk menurunkan angka kesakitan malaria di Kabupaten Lembata. Hingga saat ini, SSR YPMD Lembata I dan II telah bekerja di 10 desa yang tersebar di 9 Kecamatan dan mengembangkan berbagai inovasi berbasis Participatory, Learning and Action (PLA) dalam menumbuhkan kepedulian masyarakat atas tingginya angka kesakitan malaria di Kabupaten Lembata. Lebih jauh, dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti NGO/CSO yang berada di Kabupaten dan sejumlah instansi di lingkup Pemda Kabupaten Lembata, kedua SSR turut mendorong lahirnya Tim PLA Kabupaten Lembata yang akan menjadi motor penggerak berbagai aktivitas lintas stakeholder untuk percepatan . Selain itu, Program Malaria PERDHAKI melalui SSR yang ada di Lembata turut mendampingi 3 Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) di bawah naungan PERDHAKI untuk terlibat dalam berbagai program pemberantasan malaria dan membangun inovasi jejaring Public Private Mix bersama fasilitas kesehatan lainnya untuk bersama-sama bergerak dalam berbagai kegiatan pemberantasan malaria di Kabupaten Lembata.
Berawal dari mimpi bahwa Program Malaria PERDHAKI berkontribusi untuk eliminasi di Lembata, maka kedua SSR Yayasan Papa Miskin Dekenat Lembata berinisiatif untuk melaksanakan pertemuan advokasi percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Lembata dengan melibatkan berbagai stakeholder Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, Tim SABER Malaria, CSO/NGO, Tim PLA Kabupaten dan Tim Program Malaria PERDHAKI. Sehingga dengan demikian, diharapkan kerjasama dan sinergisitas dapat terbangun dan proses percepatan eliminasi dapat berjalan dengan baik menuju Lembata Sehat, Lembata Bebas Malaria. Kegiatan ini sudah berlangsung pada tanggal 23 Oktober 2018 dan output dari kegiatan ini semua stakeholder akan bekerja sama agar proses percepatan eliminasi dapat berjalan dengan baik menuju Lembata Sehata, Lembata Bebas Malaria.
SSR Yayasan Papa Miskin Dekenat Lembata I dan II juga berinisiatif untuk melaksanakan Pertemuan Advokasi dan Workshop Kebijakan dan Penganggaran Alokasi Dana Desa Untuk Bidang Kesehatan Di Kabupaten Lembata. Kegiatan ini sudah berlangsung pada tanggal 24 Oktober 2018 dan output dari kegiatan ini setiap Kepala Desa berkomitmen untuk mengalokasikan dana desa untuk Program Malaria sehingga berkontribusi untuk proses percepatan eliminasi di Lembata.
Workshop Bagi Pimpinan Unit Dalam Persiapan Akreditasi Klinik
Untuk meningkatkan pelayanan sarana kesehatan dasar khususnya pelayanan Klinik kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik pelayanan klinis, program dan manajerial.
Akreditasi Klinik merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Klinik yang dilakukan oleh lembaga independen yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Dalam pelaksanaan akreditasi dilakukan penilaian terhadap manajemen Klinik, penyelenggaraan program kesehatan, dan pelayanan klinis dengan menggunakan standar akreditasi Klinik yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Agar Klinik dapat memenuhi standar akreditasi dibutuhkan pendampingan oleh fasilitator yang kompeten agar Klinik dapat membangun sistem pelayanan klinis serta penyelenggaraan program, yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kepemimpinan yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyediakan pelayanan yang mutu, aman, dan terjangkau bagi masyarakat secara berkesinambungan.
Workshop ini bertujuan agar Pimpinan Klinik memahami kebijakan manajemen dan kebijakan akreditasi Klinik, yang meliputi :
Standar akreditasi Klinik, Instrumen penilaian akrediasti Klinik, Ketentuan penilaian dan kelulusan akreditasi Klinik, Langkah persiapan akreditasi Klinik, Penyusunan dokumen akreditasi Klinik, Tata naskah penulisan dokumen dan pengendalian dokumen.
Dapat melaksanakan identifikasi dan menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Standar Akreditasi Klinik.
Dapat melakukan Self-Assesment dengan menggunakan Instrumen Penilaian Akreditasi Klinik.
Peserta mulai check in di Aston Hotel, Kupang tanggal 23, acara berlangsung dari 24 s.d 25 September 2018 . Kegiatan Workshop dilaksanakan atas kerjasama dengan Perdhaki Wilayah Regio NTT.
Peserta yang hadir dari 24 Pimpinan UPK dan 4 Ketua Perdhaki Wilayah, sbb :
Peserta dari UPK :
1 orang Pimpinan BP/RB St Melania, Larat – Maluku
1 orang Pimpinan Klinik St. Maria Lourdes, Kupang – Timor Barat
1 orang Pimpinan Klinik St Yoseph Merdeka, Kupang – Timor Barat
1 orang Pimpinan Klinik Ratu Rosari, Eban – TTU, Timor Barat
1 orang Pimpinan Klinik St Elisabeth, Kiupukan – TTU, Timor Barat
1 orang Pimpinan Klinik St.Rafael, Lahurus – Belu, Timor Barat
1 orang Pimpinan Klinik St Yoseph, Kefamenanu – TTU, Timor Barat
1 orang Pimpinan Klinik St Antonius Padua, Betun – Malaka, Timor Barat
1 orang Pimpinan Klinik Karitas Homba Karipit – SBD
1 orang Pimpinan Klinik Karitas Elopada, Sumba Barat
1 orang Pimpinan Katitas Katikoloku, Sumba Tengah
1 orang Pimpinan Klinik St Yoseph, Labuan Bajo – Manggarai Barat
1 orang Pimpinan BP/BKIAWejang Asi, Mano – Manggarai Timur
1 orang Pimpinan Klinik Pratama Panti Nirmala, Karot – Manggarai
1 orang Pimpinan Klinik St Fransiskus, Aeramo – Nagekeo
1 orang Pimpinan Klinik St Yosef Raja, Ende
1 orang Pimpinan Klinik St Fransiskus Asisi, Mauara
1 orang Pimpinan Klinik St Elisabeth, Dekotogo – Ende
1 orang Pimpinan BP Kartini, Ndona – Ende
1 orang Pimpinan Klinik Pratama Martin de Porres, Ende
1 orang Pimpinan BP St Rafael, Watubala – Sikka
1 orang Pimpinan Klinik Pratama St. Theresia, Tabali – Larantuka
1 orang Pimpinan Klinik Ratu Rosari, Kalikasa – Lembata
1 orang Pimpinan Klinik Pratama Pulitoben, Adonara
Peserta dari PERDHAKI WILAYAH :
1 orang dari Perdhaki Wilayah Keuskupan Agung Kupang
1 orang dari Perdhaki Wilayah Keuskupan Agung Atambua
1 orang dari Perdhaki Wilayah Keuskupan Agung Ende
1 orang dari Perdhaki Wilayah Keuskupan Weetebula
Nara Sumber :
1 orang Nara Sumber dari PERDHAKI Pusat
1 orang Nara sumber dari PERDHAKI Regio NTT
1 orang Nara Sumber Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi
Materi yang dipresentasikan oleh Nara sumber cukup menarik sehingga membuat peserta semangat dan penuh minat untuk mengajukan pertaanyaan. Detail apa saja yang perlu dipahami dan dipersiapkan untuk langkah selanjutnya.
Sesi diskusi yang dibagi kelompok Tarekat / wilayah untuk menyusun rencana tindak lanjut, kemudian tiap kelompok menyajikan hasil diskusi.
Output
Semua peserta ( 24 UPK ) akan melakukan persiapan sesuai input yang diterima, dengan RTL yang sudah di buat dalam workshop.
Lima ( 5 ) Klinik akan mencoba mengajukan bimbingan teknis pada tahun 2018
Sembilan belas (19) Klinik akan mengajukan bimbingan teknis pada tahun 2019
Perdhaki Wilayah Kupang, Atambua, Weetebula dan Ende akan mendampingi unit yang ada di wilayah kerjanya.
Survei Akreditasi 21 UPK akan dilakukan pada tahun 2019 dan 3 UPK pada tahun 2020
Catatan : Sesuai informasi dari Dinas Kesehatan ropinsi NTT, hingga akhir Desember 2018, tim akreditasi baik kabupaten maupun Propinsi masih sibuk untuk melakukan survei akreditasi pada Puskesmas. Jadi ada kemungkinan untuk Klinik swasta baru dilakukan pada tahun 2019
Dengan semua pimpinan klinik membuat RTL sesuai langkah langkah tahapan persiapan akreditasi yang disampaikan oleh Nara sumber dari Dinas Kes Provinsi dan kesepakatan bersama yang akan ditindak lanjuti, maka proses workshop ini adalah sebagai awal pembekalan bagi Pimpinan UPK untuk menyiapkan proses akreditasi klinik.
Foto bersama dengan peserta dan narasumberNarasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi memberikan materi
mereka kemudian menjadi pelatih yang dapat melakukan penyuluhan dan mengubah pengetahuan, sikap dan praktek bagi remaja yang ada di wilayah binaan
