Persiapan RS Menuju Jaminan Kesehatan Semesta

Tatanan layanan kesehatan saat ini
? Pasien umum langsung pergi ke fasilitas kesehatan: puskesmas, dr praktek umum dan spesialis, RS dengan atau tanpa rujukan, berobat ke luar negeri
? Biaya ditanggung sendiri à tidak terjangkau
? Biaya layanan makin mahal à risiko terjadinya ‘pemiskinan karena sakit’ besar
? Kualitas layanan masih kurang memadai dan sangat bervariasi
? Fasilitas Kesehatan, khususnya RS ‘bergulat’ dengan pasien yg tidak mampu membayar
? Banyak fasilitas kesehatan beroperasi dengan tidak efisien dan efektif
? Sistem kesehatan menjadi tidak efisien

Jaminan Kesehatan
? Merupakan Reformasi (perubahan yang fundamental dan menyeluruh) terhadap sistem kesehatan, khususnya dalam pemberian layanan kesehatan individual
? Tujuan utama: “protection of financial risk”(proteksi untuk resiko keuangan) bagi pasien/keluarganya
? Tantangan:
? Kecukupan pendanaan, khususnya bagi masyarakat miskin & hampir miskin
? Kesiapan PPK (supply side)
? Kesiapan masyarakat: kultur

Sistem Jaminan Kesehatan
YANG DIHARAPKAN
• Biaya kesehatan terjangkau karena terjadi “pooling of risk”(penyatuan resiko)
• Biaya kesehatan menjadi “predictable”(prediksi)
• Mencegah pemiskinan (impoverishment) pada tingkat RT
• Pemerataan dan keadilan pelayanan kesehatan
POTENSI MASALAH
• Ketidakadilan karena supply pelayanan kesehatan tidak merata
• Eskalasi biaya karena
a. “moral hazard”
b. utilisasi tidak terstruktur
c. Pelayanan yang tidak perlu
• Mutu pelayanan kesehatan rendah

Fasilitas Kesehatan berdasarkan Rancangan PerPres Jaminan Kesehatan
Pasal 38
1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan.
2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Pasal 39
1) Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
2) Fasilitas kesehatan milik Pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
3) Fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis.
5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

AKREDITASI
PT ASKES : Akreditasi merupakan salah satu syarat untuk kerjasama.
? Masalah:
? PPK Primer
Belum ada instrumen akreditasi, KARS sedang mengembangkan diharapkan selesai akhir Nov 2012.
? PPK Sekunder & Tersier
Banyak RS yang belum terakreditasi à target 90% dari 1378 RS sudah terakreditasi padahal jumlah RS sudah > 2000. Juga harus menggunakan versi 2012.
? Jadi
? Perlu lembaga baru untuk akreditasi PPK primer
? Peningkatan kapasitas KARS
? Akreditasi tidak bisa menjadi persyaratan untuk kerjasama di 2014

Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK)
? PPK Primer
? Belum ada, sedang disusun oleh IDI, Kemkes & PT Askes
? Dibedakan untuk urban, rural dan DTPK
? Diharapkan selesai 2013
? PPK Sekunder & Tersier
? Baru ada untuk DM & Hipertensi
? Ada sekitar 300 major diagnosis

Prosedur Pelayanan Kesehatan(PPK)
1. Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
2. Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
3. Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar.
5. Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan ditetapkan dalam peraturan menteri.

IMPLIKASI
? Peserta ‘LOCK IN’ kepada Prosedur Pelayanan Kesehatan (PPK) primer:
? Klinik2 kita diarahkan untuk adi PPK primer
? Harus mengerti KAPITASI dan risikonya, manajemen harus profesional
? Berupaya menjadi pilihan dokter untuk bergabung dalam klinik
? RS menerima rujukan:
? Jalin kerjasama dengan klinik dan RS lain – networking
? Kualitas layanan harus baik
? Catholic Health Care System merupakan opsi yg perlu dilihat dan dikembangkan lagi
? Masih bisa menerima pasien yang bayar sendiri (OOP)

Besaran dan Waktu Pembayaran (Pasal 40)
1. Besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memutuskan besaran pembayaran atas program jaminan kesehatan yang diberikan.
3. Persyaratan dan tata cara pembentukan asosiasi fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan (Pasal 42)
1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah peserta yang terdaftar pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
2) Dalam hal fasilitas kesehatan tingkat pertama di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna.
3) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s).
4) Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri.

Implikasi cara pembayaran baru
? Tujuan: efisiensi tetapi potensial menurunkan kualitas
? Kapitasi dan INA-CBGs membuat PPK mengambil risiko finansial dan bukan hanya memberikan layanan
? Pemahaman mendalam tentang Kapitasi dan INA-CBGs à sharing antar fasilitas
? Penguatan manajemen keuangan & mampu menghitung biaya produksi
? Penguatan Rekam Medik & HMIS/ hospital statitistics
? Seluruh staf harus ‘sadar biaya’ khususnya pemberi layanan langsung: dokter & perawat
? Penguatan Komite Medik dan Komite Keperawatan, Utilization Review
? Penguatan Hospital Drug Formularium: list dan compliance
? Akan merubah tatacara remunerasi, khususnya bagi dokter
? Akan merubah sistem layanan medik di RS: harus mulai rekrut dr tetap

Sebagai Pemberi Kerja(Pasal 16)
1) Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan:
a. 3% ditanggung oleh pemberi kerja; dan
b. 2% ditanggung oleh peserta.
2) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) terdiri atas:
a gaji pokok dan tunjangan keluarga, atau
b upah, atau upah pokok dan tunjangan tetap.

Penjelasan no. 11
Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sebagai Pemberi Kerja
Pasal 11
1. Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
Pasal 13
1. Peserta pekerja penerima upah wajib menyampaikan perubahan daftar susunan keluarganya kepada pemberi kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi perubahan data kepesertaan.
2. Pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan daftar susunan keluarganya kepada BPJS Kesehatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perubahan data peserta.

Pelayanan kesehatan bagi karyawan
? Tetap mengikuti pola PPK primer dan rujukan ke PPK sekunder
? Perlu pemikiran untuk mengatur pelayanan kesehatan bagi karyawan

* Oleh Dr Stephanus Indrajaya. Disampaikan pada pertemuan Persiapan RS Menuju Jaminan Kesehatan Semesta- November 2012 di Audotorium RS St Carolus

Pekerjaan Rumah yang Unik bagi Unit Kesehatan Katolik menjelang JAMKESTA

Di tengah peluang keberlangsungan pelayanan unit yang ditawarkan oleh Jamkesta, Jamkesta ternyata membawa juga pekerjaan rumah bagi unit kesehatan Katolik. Pekerjaan rumah yang dimaksud bukan hanya mengenai perijinan, kelengkapan sarana dan sumber daya manusia di unit, tapi juga berkaitan dengan kesiapan unit dalam menyikapi tantangan nilai-nilai Katolik dalam penyelenggaraan kesehatan.

Pekerjaan rumah yang unik terkait tantangan itu tergelar dalam Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Rakernas BKKBN) pada hari Rabu, 30 Januari 2013. Dalam Rakernas tersebut, BKKBN kembali menggandeng institusi terkait seperti Kementrian Kesehatan dan membaharui kerjasama dengan TNI-POLRI untuk memperbaiki pencapaian target penurunan Total Fertility Rate (angka kesuburan) dan peningkatan angka pemakaian kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implan, tubektomi, vasektomi). Secara khusus, Kementerian Kesehatan memberi sorotan khusus pada pelaksanaan Jamkesta dan menekankan kewajiban bagi setiap unit pelayanan kesehatan yang terlibat dalam Jamkesta untuk melakukan pelayanan keluarga berencana (KB).

Di sinilah, kita sebagai unit pelayanan kesehatan Katolik perlu sejenak berefleksi : sejauh mana kita siap untuk memberi pelayanan keluarga berencana yang tidak saja membantu masyarakat untuk menyejahterakan dirinya lewat pengaturan jarak dan angka kelahiran tapi juga terutama memberikan pelayanan yang dilandasi hati nurani yang dijaga oleh nilai-nilai ilahi dalam reproduksi manusia? Tentu, di tengah dunia yang pragmatis, serba praktis dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, metode KB buatan lebih dipilih oleh masyarakat. Akan tetapi, bukankah setidaknya kita pun mampu memberikan penjelasan mengenai pilihan lain sehingga paling tidak mereka membuat pilihan berdasarkan pengetahuan yang utuh mengenai berbagai jenis metode dan resikonya?

Bukankah demikian seharusnya sebuah pelayanan kesehatan diselenggarakan : pelayanan kesehatan yang memberdayakan pasien untuk mampu membuat keputusan berdasarkan informasi yang utuh? Jika demikian, apakah kita sudah punya kapasitas untuk sampai ke sana? Apa yang sudah kita ketahui tentang metode Keluarga Berencana Alami yang direstui gereja? Inilah yang menjadi pekerjaan rumah yang unik bagi unit pelayanan kesehatan yang ingin memperjuangkan nilai-nilai luhur dalam iman Katoliknya.

Catatan :
Jika ada unit yang hendak memperdalam mengenai topic Keluarga Berencana Alami, dapat menghubungi: Pro Life Perdhaki : 021 – 3140455

Karya Kesehatan Katolik di Era Jaminan Kesehatan Semesta

Tatanan layanan kesehatan saat ini
• Pasien umum langsung pergi ke fasilitas kesehatan: puskesmas, dr praktek umum dan spesialis, RS dengan atau tanpa rujukan, berobat ke luar negeri
• Biaya ditanggung sendiri ? tidak terjangkau
• Biaya layanan makin mahal ? risiko terjadinya ‘pemiskinan karena sakit’ besar
• Kualitas layanan masih kurang memadai dan sangat bervariasi
• Fasilitas kesehatan, khususnya RS ‘bergulat’ dengan pasien yang tidak mampu membayar
• Banyak fasilitas kesehatan beroperasi dengan tidak efisien dan efektif
• Sistem kesehatan menjadi tidak efisien

Mengapa Perlu Jaminan Kesehatan (Sistem Jaminan Sosial Nasional / SJSN)?
Karena Karakteristik Yankes Khas:
• Service/jasa,
• Dominasi profesional,
• Uncertainty,
• Price In-elastic,
• Asymmetry Information,
• Provider Induced demand.
• Patient ignorance,
• Externality.

Sehingga untuk per orangan/keluarga:
• Tak pernah terjangkau
• Terpaksa bayar
• Tidak adil membayar sendiri

Maka sebagai solusi universal:
• Perlu adanya jaminan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan terkendali dan tercapai equity/ekuitas:
• Perlindungan akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya, TERUTAMA pada pembiayaan katastrofis; serta terdapat efficiency/efisiensi:
• Memaksimalkan iuran sekecil mungkin dengan benefit (jaminan/manfaat) seluas dan sebaik mungkin.

*Oleh Dr. Stephanus Indradjaya. Disampaikan pada pertemuan Perdhaki – IBSI 6 Oktober 2012 di Wisma Perdhaki, Jakarta.

SJSN: Reformasi Jaminan Sosial
1. SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan social
2. SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya
3. SJSN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harus dibentuk dengan Undang-Undang
4. Program jaminan kesehatan ditujukan untuk mencapai Universal Health Coverage

Where Are We now? Menuju Universal Health Coverage
Total Population : 236.078.027
Insured :149.022.354 (63,13%)
Uninsured : 87.055.673 (36,87%)

Rancangan
• Pelaksanaan bertahap:
-2014: Jamkesmas, Jamkesda, Askes, pekerja sektor formal, ABRI, Veteran, Pensiunan PNS ? 124 juta (63% penduduk)
-2019: seluruh penduduk
• Pembiayaan:
-Penerima bantuan iuran (PBI): fakir miskin ? ditanggung pemerintah
-Non PBI: pekerja sektor formal & informal ? ditanggung pemberi kerja 3%, pekerja 2% gaji, kalau informal iuran nominal
• Paket manfaat:
-Relatif komprehensif
-PBI: Ranap kelas 3
-Non PBI: Ranap kelas 2 dan kelas 1

• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
-Ada 2: BPJS 1 untuk jaminan Kesehatan; BPJS 2 untuk jaminan hari tua, pensiun, kecelakaan
-BPJS 1 akan diselenggarakan oleh Askes ? 2013 adalah masa persiapan untuk transformasi
-Fungsi utama:
o Menjamin yankes bermutu bagi peserta
o Memilih / kontrak dengan pemberi layanan (PPK) dan pengawasannya (utilization review) sesuai dengan kriteria yang akan disusun
o Menjamin pembayaran yang lancar bagi pemberi pelayanan (PPK)
o Mengusulkan besaran iuran/kontribusi

• Peserta
-2014: Jamkesmas, Jamkesda, ex Jamsostek, Askes, TNI POLRI ? 63% penduduk
Kalau kena PHK, peserta pekerja masih dijamin selama 6 bulan tanpa membayar uran
-Peserta harus berobat pertama kali di pelayanan kesehatan primer (gate keeper) bila perlu baru dirujuk, kecuali kondisi Gawat Darurat
-Untuk pertama kali peserta akan di’daftar’kan kepada PPK primer tertentu di wilayahnya diatur oleh dinas kesehatan, asosiasi profesi,& PPK setelah periode tertentu (3 atau 6 bulan?) peserta berhak memilih PPK sendiri
-Peserta tidak dipungut biaya apa pun, kemungkinan ‘cost sharing’ hanya bagi Askes dan ex Jamsostek
-Menuju 2019: semua penduduk tidak miskin harus mendaftar ke BPJS dan membayar iuran

• Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
-Layanan primer:
o Puskesmas, dr/drg praktek, dr keluarga, klinik -> berfungsi sebagai ‘gate-keeper’
o Ideal: bisa memberikan seluruh spektrum layanan mulai preventif, promotif, kuratif (sampai batas tertentu) & rehabilitatif
o Masih dibahas: termasuk obat dan pemeriksaan penunjang atau tidak
o Melakukan rujukan bila dianggap perlu
o Melayani sejumlah orang tertentu (3000??)
o Pembayaran secara kapitasi – ‘borongan’ per kapita peserta

-Layanan sekunder/tersier Rumah Sakit):
o Mendapat rujukan dari PPK layanan primer
o Pembayaran secara prospektif: pembayaran ditetapkan sebelum adanya layanan
o RS dikontrak oleh BPJS dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh BPJS, a.l.
-Bersedia memberikan layanan bagi peserta Jamkesta tanpa memungut biaya apa pun. Untuk pasien sektor formal, mungkin masih boleh memungut selisihnya.
-Pembayaran sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan (INA-CBGs)
-Harus sudah terakreditasi

Di mana kita?

Pemilik RS RB BP/Klinik BP/RB
Tarekat 44 7 83 101
Keuskupan 24 1 36 9
Awam 21 1 30 3
Jumlah 89 9 149 113

Bisakah Karya Kesehatan Katolik bertahan dan berkembang?

Apa yang bisa dan harus dilakukan?
• Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya:
-Perkuat manajemen menuju manajemen profesional –(bukan bisnis ‘warteg’ lagi)
-Kirim staf untuk mengerti lebih banyak bagaimana beroperasi dalam sistem asuransi agar familiar dengan budaya asuransi
-Siap untuk diakreditasi
-Menjamin layanan medik dan non medik yang berkualitas sehingga menjadi pilihan masyarakat
-Fasilitas kesehatan adalah pemberi kerja sehingga harus memenuhi kewajiban sebagai pemberi kerja dan juga karyawannya.

• Ikut dalam pelayanan Jamkesmas dan Jamsostek – sekarang dan jangan tunggu 2014 –karena: Pada waktu melamar mungkin jumlah PPK di wilayahnya sudah ‘cukup dan penuh’. Misalnya: banyak aktivitas RB yang sudah sangat menurun akibat pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal). Karyawan juga harus berobat ke tempat lain -> sulit pengendaliannya
• Perkuat dan layani sebaik-baiknya pelanggan perusahaan – sekaligus belajar mempersiapkan klaim dll
• Bergabung pada tingkat lokal dengan membentuk afiliasi dengan klinik/RS katolik di wilayahnya. (Bisa juga dengan yang non katolik – bila diperlukan) ? ‘Catholic Health Care System’

• Pelajari peluang ‘pasar’ dengan cermat (smart)
• PPK primer:
-Tingkatkan mutu layanan, infrastruktur dan kapasitas manajemen sehingga menjadi pilihan masyarakat dan pemberi layanan (dokter, perawat, bidan) untuk bergabung dalam klinik ? perubahan harus dilaksanakan sekarang juga!!
Dokter juga perlu bergabung agar layanan primer menjadi komprehensif ? klinik kita harus menyiapkan diri utk bisa menjadi pilihan
-Manajemen harus mengerti bagaimana beroperasi dalam era asuransi
-Karena pembayaran dengan sistem kapitasi maka harus dikenali pola pencarian layanan kesehatan masyarakat sekitar dan efisiensi dari sistem. Mau memberikan imbalan yang cukup pantas bagi staf (dokter, perawat, bidan dll)
-Perlu biaya untuk investasi!!
-Siapkan diri untuk akreditasi

• PPK tingkat sekunder/lanjut:
-Siap di akreditasi
-Manajemen profesional, mengenali budaya dan terminologi asuransi kesehatan
-Tumbuhkan budaya ‘sadar biaya’, mampu menghitung berapa ‘biaya produksi’ layanan yang diberikan
-Mengenali & melakukan efisiensi pos-pos pembiayaan yang boros:
o Inventory peralatan
o Inventory obat & bahan medis habis pakai – kebocoran & stock yang ‘idle’
o Biaya personil
o Biaya air, listrik dll
Mulai pengendalian dokter untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif, menggalakkan penggunaan obat generik

Perluasan Jaminan Kes. SJSN Menuju UC
Aspek Kondisi Sekarang Kondisi Diharapkan
Kepesertaan • Cakupan kepesertaan 63% (2011)
• Database kepesertaan tidak terintegrasi
• Pemahanan masy. akan kepesertaan masih perlu ditingkatkan • Kepesertaan semesta
(Universal Coverage)
• Database nasional terpadu
(integrated)
• Peningkatan pemahaman masy.
mengenai jaminan kesehatan
Pemberian Pelayanan • Paket manfaat bervariasi
• Tidak meng’cover’
semua kebutuhan medik
dasar
• Keterbatasan Faskes dan
portabilitas
• Cost sharing bermakna • Paket manfaat yang komprehensif
• Mencakup semua kebutuhan medik dasar (psl 22 UU No 40/2004)
• Jaringan PPK yang luas è Pem & Swasta
• Cost sharing terbatas pada pelayanan potensi moral hazard

Pembiayaan • Kontribusi:
Amat bervariasi (jumlah dan cara koleksi)
• Cara Pembayaran PPK:
Bervariasi (capitation, FFS, Bundling FFS, negotiated, DRG, reimbursement)
• Skema:
Bantuan Sosial > Asuransi kes sosial (jaminan kes)
• Pengendalian/Cost containment
Belum optimal • Kontribusi à Terstandar
Proporsi pendapatan & nominal (Pasal 17 UU No 40/2004)
• Cara Pembayaran PPK
Pembayaran prospektifà
Kapitasi dan DRG/CBG system
• Pengendalian/Cost containment:
Optimal dgn Utilisation review (Pasal 24 UU No 40/2004)
O & M Badan Penyelenggara • Bervariasi dan tdk koordinatif antar skema
• Berbagai manajemen penyelenggara
• Kapasitas bervariasi • Terkoordinasi dan diregulasikan
• Mekanisme integrasidan COB antar Badan Penyelenggara
• Terstandar

TERIMA KASIH