Lingkungan Sehat, Jantung Sehat

Demikian topik yang diangkat dalam seminar sehari memperingati World Heart Day (WHD) atau Hari Jantung Sedunia 2014 yang seyogyanya diperingati setiap tanggal 29 September. Seminar yang diselenggarakan di Ruang Siwabessy, Kemenkes RI, Jakarta merupakan salah satu upaya dari Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular sosialisasi Permenkes No. 30 tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan GGL serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji.

Dalam setiap kesempatan, Kementerian Kesehatan RI melalui “speaker”nya selalu mendorong masyarakat untuk semakin berdaya, mengubah perilaku hidup untuk menjadi lebih sehat. Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin berolah fisik, Diet yang sehat dan kalori yang seimbang, Istirahat yang cukup dan Kelola hidup untuk lebih baik. CERDIK adalah slogan yang perlu diingat agar hidup lebih berkualitas. Sebagai salah satu pembicara yaitu dr. Isman Firdaus, SpJP (K), FIHA, FESC, FAPSIC menyampaikan pengalamannya sebagai dokter otopsi bahwa “Jarang ada kematian yang disebabkan karena rokok tetapi lebih karena pola hidup”.

Banyak orang di kota besar, lebih tepatnya adalah pekerja kantoran tidak sempat melakukan olah fisik karena padatnya waktu dimana mereka harus berangkat pagi-pagi menuju tempat kerja dan kembali pulang sudah malam. Sebaris kalimat bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat hampir terlupakan oleh mereka yang sibuk. Namun tidak demikian bagi dr. Isman. Sebagai seorang dokter yang cukup mempunyai motivasi terhadap diri sendiri maka dr. Isman melakukan aktivitas fisik setiap pagi dengan bersepeda dari rumah menuju stasiun kereta terdekat untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju tempat tugas di RS. Harapan Kita.

Perubahan zaman yang semakin modern dan praktis tentu mengubah juga tatanan kehidupan masyarakat dimana mereka tinggal. Paparan polusi tinggi juga membuat oksidan dalam tubuh sangat tinggi sehingga terjadiah penyempitan pembuluh darah. Penderita penyakit jantung dimasa kini tidak lagi hanya tertuju pada mereka yang berusia lanjut tetapi semua orang dan semua usia bisa terkena resiko penyakit jantung. Sebagai penyakit yang mematikan maka harus diwaspadai dengan cermat. Masyarakat dapat menambah informasi dan kepedulian serta kepeduliannya menjaga kesehatan merupakan upaya pencegahan penyakit jantung sejak dini, perlindungan diri terhadap risiko penyakit kronis. Dipaparkan bahwa penyakit jantung koroner mempunyai gejala seperti nyeri dada seelah kiri, sesak nafas, mudah lelah, denyut jantung tak beratur. Seorang yang sudah berumur lebih dari 40 tahun sebaiknya memeriksakan kesehatan jantungnya.

Tindakan awal yang perlu dilakukan bila seseorang terkena serangan jantung adalah dibaringkan dengan setengah duduk, diberikan aspirin sembari dikunyah-kunyak, jangan diajak ngobrol dan jangan beri apapun untuk dimakan atau diminum.

Kementerian Kesehatan menggaungkan pesan penting untuk kesehatan. Masyarakat diminta untuk waspada dalam mengkonsumsi gula, garam dan lemak. Batas maksimal dalam mengkonsumsi gula 50 gram atau sekitar 4 sdm sehari, konsumsi garam maksimal 2.000 mg atau kurang dari 1 sdt sehari dan konsumsi lemak maksimal 67 gram atau sekitar 4 sdm sehari. Mereka dengan faktor resiko kolesterol tinggi, kadar gula tinggi dan perokok jelas lebih mudah terkena penyakit jantung pada populasi lebih muda dari 40 tahun ke bawah. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, MSi, SpF(K) mengatakan dalam beberapa penelitian jelas faktor makanan, selain rokok dapat memicu penyakit jantung.

Waspada dan berhati-hatilah dalam mengkonsumsi makanan kemasan atau olahan. Perhatikan dan cermati label produknya, informasi kadaluarsa dan nilai gizi produk makanan dalam kemasan. Label informasi produk kemasan diperlukan oleh masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi gula, garam dan lemak dalam makanan. Hal itu diatur dalam Permenkes No. 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi kandungan gula, garam dan lemak serta pesan pengingat resiko kesehatan pada kemasan produk pangan olahan dan siap saji. Pesan yang langsung dicantumkan dalam kemasan diharapkan memberikan penginat kepada masyarakat untuk terus memantau konsumsi gula, garam dan lemak mereka. Manage : live, enjoy, play, join. (ndr)

Iklan

Uniknya Menghadiri Peringatan “Hari Schizoprenia” Sedunia

Hari Kamis tgl 9 Oktober yang lalu, saya diutus mewakili PERDHAKI / KWI untuk menghadiri peringatan Hari Schizoprenia Sedunia. Awalnya saya segan untuk menghadiri acara itu. Karena taat pada Pimpinan dan muncul pikiran, mungkin ada manfaatnya bagi saya, maka saya berangkat ke acara tersebut.

Saya tiba di Auditorium Dr Siwabessy Gedung Prof Suyudi, tepat saat Bapak Kepala Panitia membuka acara tersebut,
Ruangan yang berkapasitas 500 – an orang itu telah dipadati oleh peserta. Diantara para peserta ada yang datang dari luar Jakarta, dari Surabaya, Bandung, Jawa Tengah dan lain-lain.

Acara yang menarik adalah : kesaksian dari 5 orang yang “pernah” mengidap schizophrenia. Mereka ini adalah :
1. Drg Endang Murniati Saroso, 59 th. Drg Endang mulai menderita schizophreniasejak thn 1978, Awal terkena schizophrenia adalah di tahun ke 4. Dengan dukungan dari keluarga dan pengobatan yang rutine drg Endang mampu menyelesaikan kuliah Kedokteran Gigi di Universitas Trisakti. Bahkan dia juga bisa praktek sebagai dokter gigi. Hanya sejak tahun 2008, dia memilih pensiun dari pekerjaan sebagai dokter gigi.
Pesan drg Endang adalah, obat harus rutin di minum, dengan dosis yang semakin mengecil.

2. Ash Xyle, 40 thn. Pria India yang menikah dengan wanita Indonesia ini mengidap schizoprenia sejak tahun 2009. Dia aktip bergabung di Yayasan Sosial untuk kesehatan Jiwa di HOPE XChange yang berbasis di Amerika Serikat.
Pria Lulusan Universitas of Mumbai ini mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, asal diberikan instruksi yang jelas dan terarah.
Dia berpesan : Bagi penderita schizoprenia yang dibutuhkan adalah, sapaan : Apa kabar? Apa yang bisa di bantu? Dukungan keluarga sangat dibutuhkan.
Jangan melecehkan penderita schzoprenia ya.

3. Titin Sulastini 32 th
Ibu ini adalah seorang kader masyarakat bagi kesehatan jiwa. Dia mempunyai moto :
K M S = Kartu Menuju Surga. Kader tidak dibayar. Maka dengan ber semboyan KMS dia bisa dengan rela menyusur kampung mengunjungi penderita schizoprenia.
Ibu Titin mengatakan, bahwa kita tidak perlu takut dengan orang Schizoprenia. Dan bila menemukan penderita Schizoprenia di jalan dia akan merujuknya ke Puskesmas.

4. Bagus Utomo, 41 th. Dia adalah pendiri dan sekaligus Koordinator KPSI. ( Komunitas peduli Schizoprenia Indonesia) atau Indonesian Community Care for Schizoprenia. yang beralamat di Kel Bali Mester, Jakarta Timur.
Bagus pernah mendapat penghargaan Internatioan : Dari Amerika dan Jerman Barat Dan Bagus menerima award itu juga di luar negeri. (lupa namanya )
Dia mengajak orang dengan schizoprenia untuk bergabung dengan KPSI. Atau setidaknya keluarganya mau mengunjungi KPSI, agar bisa berbagi cerita dan bisa saling memberikan dukungan bagi para penderita.
Pesan Mas Bagus, hendaknya jangan melecehkan mereka dengan menyebutkan “GILA“. Apa bedanya gila schizoprenia dengan gila harta, gila pangkat, saya ter-gila gila lho dengan kamu……..

5. Bapak Toha. 45 th
Bapak Toha bekerja di Dinas Sosial. Pak Toha berpesan apabila bertemu dengan penderita Schizoprenia yang berkeliaran di jalan, hendaknya dibawa ke Puskesmas. Karena semakin dini yang bersangkutan diobati semakin mudah untuk disembuhkan. Hendaknya masyarakat menerima mereka dengan penuh kasih sayang, jangan mendiskriminasikan dan mengejek, hal ini akan menambah stigma.

Pada akhir seminar para peserta (hadirin) sambil mengepalkan tinju meneriakkan bahwa kami akan peduli orang dengan schizoprenia. (MM)

Kondisi Penyakit Tidak Menular di Indonesia

KONDISI PENYAKIT TIDAK MENULAR DI INDONESIA

Penyakit tidak menular (PTM) sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat secara global, regional,nasional dan lokal. Global status report on NCD World Health Organization (WHO) tahun 2010 melaporkan bahwa 60% penyebab kematian semua umur di dunia adalah karena PTM. Di negara-negara dengan tingkat ekonomi rendah dan menengah, dari seluruh kematian yang terjadi pada orang-orang berusia kurang dari 60 tahun, 29% disebabkan oleh PTM, sedangkan di negara-negara maju, menyebabkan 13% kematian. Proporsi penyebab kematian PTM pada orang-orang berusia kurang dari 70 tahun. Data WHO menunjukkan bahwa dari 57 juta kematian yang terjadi di dunia pada tahun 2008, sebanyak 36 juta atau hampir dua pertiganya disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular.
Di Indonesia transisi epidemiologi menyebabkan terjadinya pergeseran pola penyakit, di mana penyakit kronis degeneratif sudah terjadi peningkatan. Dalam kurun waktu 20 tahun (SKRT 1980–2001), proporsi kematian penyakit infeksi menurun secara signifikan, namun proporsi kematian karena penyakit degeneratif (jantung dan pembuluh darah, neoplasma, endokrin) meningkat 2–3 kali lipat. Penyakit stroke dan hipertensi di sebagian besar rumah sakit cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan selalu menempati urutan teratas. Dalam jangka panjang, prevalensi penyakit jantung dan pembuluh darah diperkirakan akan semakin bertambah.
Direktorat Jendral P2PL mengelompokkan prioritas PTM pada tahun 2009 dan 2010 al; Hipertensi, Jantung dan Diabetes. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan, sebagian besar kasus hipertensi di masyarakat belum terdiagnosis. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran tekanan darah pada usia 18 tahun ke atas ditemukan prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 31,7%, dimana hanya 7,2% penduduk yang sudah mengetahui memiliki hipertensi dan hanya 0,4% kasus yang minum obat hipertensi. Menurut Khancit, pada 2011 WHO mencatat ada satu miliar orang yang terkena hipertensi. Di Indonesia, angka penderita hipertensi mencapai 32 persen pada 2008 dengan kisaran usia di atas 25 tahun. Jumlah penderita pria mencapai 42,7 persen, sedangkan 39,2 persen adalah wanita. Pada tahun 2005, secara global diestimasikan 17,5 juta penduduk meninggal karena Penyakit Jantung Pembuluh Darah (PJPD),dan 7,6 juta disebabkan serangan jantung. Penyakit (Diabetes Melitus) DM merupakan ancaman serius bagi pembangunan kesehatankarena dapat menimbulkan kebutaan, gagal ginjal, kaki diabetes (gangrene) sehingga harus diamputasi, penyakit jantung dan stroke. DM menduduki peringkat ke-6 sebagai penyebab kematian. Sekitar 1,3 juta orang meninggal akibat diabetes dan 4 persenmeninggal sebelum usia 70 tahun. Pada Tahun 2030 diperkirakan DM menempati urutan ke-7 penyebab kematian dunia. Sedangkan untuk di Indonesia diperkirakan pada tahun 2030 akan memiliki penyandang DM (diabetis) sebanyak 21,3 juta jiwa.
Berdasarkan data dari www.ino.searo.who.int/ pada tulisan yang berjudul “Risiko Sakit dan Belanja Kesehatan Perokok dan Bukan Perokok . Didalam tulisan tersebut disampaikan bahwa penduduk yang berobat rawat jalan rumah tangga perokok dalam waktu sebulan sebelum survei dilakukan adalah bahwa ada sekitar 1,5 juta orang yang berobat penyakit hipertensi dengan biaya yang dihabiskan mencapai Rp 219 milyar sebulan atau Rp 2,6 triliun lebih setahun, dan penyakit jantung Rp 2,6 triliun.
Pada rumah tangga perokok mengeluarkan belanja rawat inap di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sebanyak Rp 1,1 Triliun setahun untuk penyakit hipertensi. Penyakit saluran nafas lain mencapai Rp 1,1 triliun dan untuk penyakit jantung mencapai Rp 1,1 triliun setahun.
Berdasarkan kondisi di atas dapat kita lihat PTM yang meningkat, dan penderita berada di usia produktif. Meningkatnya kejadian PTM disebabkan perilaku daripada masyarakat: perubahan pola makan, kebiasaan merokok, kurangnya aktivitas dan masih banyak lagi.
Pengendalian penyakit tidak menular dapat dilakukan dengan upaya preventif dan promotif sehingga besarnya beban rumah tangga dapat dikurangi serta kejadian PTM dapat disikapi. Perlu adanya gerakan untuk mengurangi peningkatan penyakit menular.

Sumber : Beberapa http://www.depkes.go.id dan www.ino.searo.who.int

Rumah Sakit Nirlaba, Mampukah Bertahan di Era Globalisasi dan Liberalisasi?

Rumah Sakit Nirlaba, mampukah bertahan di era globalisasi dan liberalisasi?

Pada era industrialisasi kesehatan saat ini, rumah sakit nirlaba ataupun rumah sakit not for profit tidak mampu bertahan hidup dan menjalankan aspek sosial sebagai visi dan misi dari para pendirinya, beberapa rumah sakit terancam bangkrut dan tutup oleh karena sudah tidak mampu bersaing dengan rumah sakit profit, tidak adanya sumbangan dari para donasi dan dukungan pemerintah sebagai pemegang kebijakan dengan tidak memberikan subsidi maupun insentif pajak adalah salah satu faktor yang membuat kondisi keuangan rumah sakit semakin terpuruk.

Rumah sakit nirlaba atau yg disebut dengan rumah sakit not for profit pada awalnya didirikan dengan tujuan memberikan pengobatan kepada masyarakat dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, bangunan dan peralatan rumah sakit merupakan sumbangan dari para pendiri yang biasanya berasal dari kelompok keagamaan ataupun kelompok dokter.

UU rumahsakit menyatakan bahwa rumah sakit nirlaba digolongkan menjadi rumah sakit publik yang tidak mencari keuntungan, yang jumlahnya hampir sebanding dengan jumlah rumah sakit pemerintah yakni swasta nirlaba 707 dan milik pemerintah 824.
Walaupun digolongkan rumah sakit yang tidak mencari keuntungan, pemerintah tidak memberikan insentif untuk membiayai fasilitas umum seperti pembiayaan air, listrik, gas medis maupun bahan bakar. UU RS menyatakan bahwa pemerintah memberikan insentif pajak bagi rumah sakit publik hal ini tak dapat dilaksanakan karena terkendala oleh belum adanya peraturan pemerintah.

Masalah yang dihadapi saat ini, rumah sakit kesulitan untuk membiayai pengembangan pelayanan dan kesulitan mendapatkan tenaga yang profesional, masalah lain adalah terjadinya konflik internal antara pendiri dan manajemen yang disebabkan pengurus yayasan tidak memahami manajemen perumahsakitan sehingga salah dalam membuat kebijakan. Situasi ini membuat rumah sakit tidak dapat memberikan pelayanan bermutu yang sesuai dengan standar mutu pelayanan. Situasi ini mengakibatkan kondisi keuangan menjadi rugi dan terancam bangkrut bahkan beberapa sudah ada yang tutup.

Masuknya era Industrialisasi pelayanan kesehatan, mengakibatkan beberapa rumah sakit nirlaba yang lupa akan visi dan misi sosial pendirinya, dengan menetapkan tarif yang sama atau lebih mahal dari rumah sakit privat.

Untuk menghadapi tantangan diatas, perlunya advokasi ke pemerintah guna mendapatkan subsidi dan insentif usaha sehingga rumah sakit Nirlaba tetap dapat berperan dimasa yang akan datang sesuai dengan visi dan misi para pendirinya.

Uraian diatas disampaikan pada Musyawarah Nasional I asosiasi rumah sakit badan nirlaba yang disingkat ARSANI dengan tema : Peran RS Nirlaba dalam sistem pelayanan kesehatan Indonesia di masa depan. Dengan para penyaji yang terdiri dari wakil Kementrian Kesehatan RI, Direktur umum Pelkesi, dr. Samsi Jacobalis Sp.B dan Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan UI, di Hotel Santika Jakarta pada tanggal 31 Mei – 1 Juni 2013.

DS

Kemitraan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Antara Kementerian Kesehatan dengan PERDHAKI yang Dibekukan

I Pendahuluan :
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. Permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia selain AKI dan AKB dan penyakit menular yang masih tinggi namun penyakit degeneratif juga semakin meningkat.
Permasalahan tersebut akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat ber PHBS dan buruknya sanitasi lingkungan. Hal ini sesuai dengan capaian PHBS yang belum optimal yaitu pertolongan persalinan tenaga kesehatan sebesar 77,4% (Susenas 2009). Oleh sebab itu Kemenkes mengajak Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan promosi kesehatan kepada masyarakat secara umum melalui kelompok – kelompok yang ada di ormas.

II Tujuan : Meningkatkan kerjasama antara Kemenkes dengan Perdhaki dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (ber-PHBS).

III Proses Kemitraan
Kemitraan ini telah terlaksana dimulai tahun 2011 s/d 2012. Di dalam proses kemitraan banyak hal yang dipelajari, bukan saja bagaimana dengan pemberdayaan masayarakat tetapi menghadapi administrasi. Pada tahun ke 2 (2012) mengalami hambatan dalam pendanaan. Adanya kebijakan KPPN yang didapat dari Pusat Promkes sehingga kegiatan sementara dibekukan. Terlampir surat edaran dari Pusat Promkes.

Persiapan RS Menuju Jaminan Kesehatan Semesta

Tatanan layanan kesehatan saat ini
? Pasien umum langsung pergi ke fasilitas kesehatan: puskesmas, dr praktek umum dan spesialis, RS dengan atau tanpa rujukan, berobat ke luar negeri
? Biaya ditanggung sendiri à tidak terjangkau
? Biaya layanan makin mahal à risiko terjadinya ‘pemiskinan karena sakit’ besar
? Kualitas layanan masih kurang memadai dan sangat bervariasi
? Fasilitas Kesehatan, khususnya RS ‘bergulat’ dengan pasien yg tidak mampu membayar
? Banyak fasilitas kesehatan beroperasi dengan tidak efisien dan efektif
? Sistem kesehatan menjadi tidak efisien

Jaminan Kesehatan
? Merupakan Reformasi (perubahan yang fundamental dan menyeluruh) terhadap sistem kesehatan, khususnya dalam pemberian layanan kesehatan individual
? Tujuan utama: “protection of financial risk”(proteksi untuk resiko keuangan) bagi pasien/keluarganya
? Tantangan:
? Kecukupan pendanaan, khususnya bagi masyarakat miskin & hampir miskin
? Kesiapan PPK (supply side)
? Kesiapan masyarakat: kultur

Sistem Jaminan Kesehatan
YANG DIHARAPKAN
• Biaya kesehatan terjangkau karena terjadi “pooling of risk”(penyatuan resiko)
• Biaya kesehatan menjadi “predictable”(prediksi)
• Mencegah pemiskinan (impoverishment) pada tingkat RT
• Pemerataan dan keadilan pelayanan kesehatan
POTENSI MASALAH
• Ketidakadilan karena supply pelayanan kesehatan tidak merata
• Eskalasi biaya karena
a. “moral hazard”
b. utilisasi tidak terstruktur
c. Pelayanan yang tidak perlu
• Mutu pelayanan kesehatan rendah

Fasilitas Kesehatan berdasarkan Rancangan PerPres Jaminan Kesehatan
Pasal 38
1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan.
2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Pasal 39
1) Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
2) Fasilitas kesehatan milik Pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
3) Fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis.
5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

AKREDITASI
PT ASKES : Akreditasi merupakan salah satu syarat untuk kerjasama.
? Masalah:
? PPK Primer
Belum ada instrumen akreditasi, KARS sedang mengembangkan diharapkan selesai akhir Nov 2012.
? PPK Sekunder & Tersier
Banyak RS yang belum terakreditasi à target 90% dari 1378 RS sudah terakreditasi padahal jumlah RS sudah > 2000. Juga harus menggunakan versi 2012.
? Jadi
? Perlu lembaga baru untuk akreditasi PPK primer
? Peningkatan kapasitas KARS
? Akreditasi tidak bisa menjadi persyaratan untuk kerjasama di 2014

Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK)
? PPK Primer
? Belum ada, sedang disusun oleh IDI, Kemkes & PT Askes
? Dibedakan untuk urban, rural dan DTPK
? Diharapkan selesai 2013
? PPK Sekunder & Tersier
? Baru ada untuk DM & Hipertensi
? Ada sekitar 300 major diagnosis

Prosedur Pelayanan Kesehatan(PPK)
1. Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
2. Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
3. Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar.
5. Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan ditetapkan dalam peraturan menteri.

IMPLIKASI
? Peserta ‘LOCK IN’ kepada Prosedur Pelayanan Kesehatan (PPK) primer:
? Klinik2 kita diarahkan untuk adi PPK primer
? Harus mengerti KAPITASI dan risikonya, manajemen harus profesional
? Berupaya menjadi pilihan dokter untuk bergabung dalam klinik
? RS menerima rujukan:
? Jalin kerjasama dengan klinik dan RS lain – networking
? Kualitas layanan harus baik
? Catholic Health Care System merupakan opsi yg perlu dilihat dan dikembangkan lagi
? Masih bisa menerima pasien yang bayar sendiri (OOP)

Besaran dan Waktu Pembayaran (Pasal 40)
1. Besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memutuskan besaran pembayaran atas program jaminan kesehatan yang diberikan.
3. Persyaratan dan tata cara pembentukan asosiasi fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan (Pasal 42)
1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah peserta yang terdaftar pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
2) Dalam hal fasilitas kesehatan tingkat pertama di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna.
3) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s).
4) Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri.

Implikasi cara pembayaran baru
? Tujuan: efisiensi tetapi potensial menurunkan kualitas
? Kapitasi dan INA-CBGs membuat PPK mengambil risiko finansial dan bukan hanya memberikan layanan
? Pemahaman mendalam tentang Kapitasi dan INA-CBGs à sharing antar fasilitas
? Penguatan manajemen keuangan & mampu menghitung biaya produksi
? Penguatan Rekam Medik & HMIS/ hospital statitistics
? Seluruh staf harus ‘sadar biaya’ khususnya pemberi layanan langsung: dokter & perawat
? Penguatan Komite Medik dan Komite Keperawatan, Utilization Review
? Penguatan Hospital Drug Formularium: list dan compliance
? Akan merubah tatacara remunerasi, khususnya bagi dokter
? Akan merubah sistem layanan medik di RS: harus mulai rekrut dr tetap

Sebagai Pemberi Kerja(Pasal 16)
1) Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan:
a. 3% ditanggung oleh pemberi kerja; dan
b. 2% ditanggung oleh peserta.
2) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) terdiri atas:
a gaji pokok dan tunjangan keluarga, atau
b upah, atau upah pokok dan tunjangan tetap.

Penjelasan no. 11
Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sebagai Pemberi Kerja
Pasal 11
1. Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
Pasal 13
1. Peserta pekerja penerima upah wajib menyampaikan perubahan daftar susunan keluarganya kepada pemberi kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi perubahan data kepesertaan.
2. Pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan daftar susunan keluarganya kepada BPJS Kesehatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perubahan data peserta.

Pelayanan kesehatan bagi karyawan
? Tetap mengikuti pola PPK primer dan rujukan ke PPK sekunder
? Perlu pemikiran untuk mengatur pelayanan kesehatan bagi karyawan

* Oleh Dr Stephanus Indrajaya. Disampaikan pada pertemuan Persiapan RS Menuju Jaminan Kesehatan Semesta- November 2012 di Audotorium RS St Carolus