Kondisi Penyakit Tidak Menular di Indonesia

KONDISI PENYAKIT TIDAK MENULAR DI INDONESIA

Penyakit tidak menular (PTM) sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat secara global, regional,nasional dan lokal. Global status report on NCD World Health Organization (WHO) tahun 2010 melaporkan bahwa 60% penyebab kematian semua umur di dunia adalah karena PTM. Di negara-negara dengan tingkat ekonomi rendah dan menengah, dari seluruh kematian yang terjadi pada orang-orang berusia kurang dari 60 tahun, 29% disebabkan oleh PTM, sedangkan di negara-negara maju, menyebabkan 13% kematian. Proporsi penyebab kematian PTM pada orang-orang berusia kurang dari 70 tahun. Data WHO menunjukkan bahwa dari 57 juta kematian yang terjadi di dunia pada tahun 2008, sebanyak 36 juta atau hampir dua pertiganya disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular.
Di Indonesia transisi epidemiologi menyebabkan terjadinya pergeseran pola penyakit, di mana penyakit kronis degeneratif sudah terjadi peningkatan. Dalam kurun waktu 20 tahun (SKRT 1980–2001), proporsi kematian penyakit infeksi menurun secara signifikan, namun proporsi kematian karena penyakit degeneratif (jantung dan pembuluh darah, neoplasma, endokrin) meningkat 2–3 kali lipat. Penyakit stroke dan hipertensi di sebagian besar rumah sakit cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan selalu menempati urutan teratas. Dalam jangka panjang, prevalensi penyakit jantung dan pembuluh darah diperkirakan akan semakin bertambah.
Direktorat Jendral P2PL mengelompokkan prioritas PTM pada tahun 2009 dan 2010 al; Hipertensi, Jantung dan Diabetes. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan, sebagian besar kasus hipertensi di masyarakat belum terdiagnosis. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran tekanan darah pada usia 18 tahun ke atas ditemukan prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 31,7%, dimana hanya 7,2% penduduk yang sudah mengetahui memiliki hipertensi dan hanya 0,4% kasus yang minum obat hipertensi. Menurut Khancit, pada 2011 WHO mencatat ada satu miliar orang yang terkena hipertensi. Di Indonesia, angka penderita hipertensi mencapai 32 persen pada 2008 dengan kisaran usia di atas 25 tahun. Jumlah penderita pria mencapai 42,7 persen, sedangkan 39,2 persen adalah wanita. Pada tahun 2005, secara global diestimasikan 17,5 juta penduduk meninggal karena Penyakit Jantung Pembuluh Darah (PJPD),dan 7,6 juta disebabkan serangan jantung. Penyakit (Diabetes Melitus) DM merupakan ancaman serius bagi pembangunan kesehatankarena dapat menimbulkan kebutaan, gagal ginjal, kaki diabetes (gangrene) sehingga harus diamputasi, penyakit jantung dan stroke. DM menduduki peringkat ke-6 sebagai penyebab kematian. Sekitar 1,3 juta orang meninggal akibat diabetes dan 4 persenmeninggal sebelum usia 70 tahun. Pada Tahun 2030 diperkirakan DM menempati urutan ke-7 penyebab kematian dunia. Sedangkan untuk di Indonesia diperkirakan pada tahun 2030 akan memiliki penyandang DM (diabetis) sebanyak 21,3 juta jiwa.
Berdasarkan data dari www.ino.searo.who.int/ pada tulisan yang berjudul “Risiko Sakit dan Belanja Kesehatan Perokok dan Bukan Perokok . Didalam tulisan tersebut disampaikan bahwa penduduk yang berobat rawat jalan rumah tangga perokok dalam waktu sebulan sebelum survei dilakukan adalah bahwa ada sekitar 1,5 juta orang yang berobat penyakit hipertensi dengan biaya yang dihabiskan mencapai Rp 219 milyar sebulan atau Rp 2,6 triliun lebih setahun, dan penyakit jantung Rp 2,6 triliun.
Pada rumah tangga perokok mengeluarkan belanja rawat inap di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sebanyak Rp 1,1 Triliun setahun untuk penyakit hipertensi. Penyakit saluran nafas lain mencapai Rp 1,1 triliun dan untuk penyakit jantung mencapai Rp 1,1 triliun setahun.
Berdasarkan kondisi di atas dapat kita lihat PTM yang meningkat, dan penderita berada di usia produktif. Meningkatnya kejadian PTM disebabkan perilaku daripada masyarakat: perubahan pola makan, kebiasaan merokok, kurangnya aktivitas dan masih banyak lagi.
Pengendalian penyakit tidak menular dapat dilakukan dengan upaya preventif dan promotif sehingga besarnya beban rumah tangga dapat dikurangi serta kejadian PTM dapat disikapi. Perlu adanya gerakan untuk mengurangi peningkatan penyakit menular.

Sumber : Beberapa http://www.depkes.go.id dan www.ino.searo.who.int

Rumah Sakit Nirlaba, Mampukah Bertahan di Era Globalisasi dan Liberalisasi?

Rumah Sakit Nirlaba, mampukah bertahan di era globalisasi dan liberalisasi?

Pada era industrialisasi kesehatan saat ini, rumah sakit nirlaba ataupun rumah sakit not for profit tidak mampu bertahan hidup dan menjalankan aspek sosial sebagai visi dan misi dari para pendirinya, beberapa rumah sakit terancam bangkrut dan tutup oleh karena sudah tidak mampu bersaing dengan rumah sakit profit, tidak adanya sumbangan dari para donasi dan dukungan pemerintah sebagai pemegang kebijakan dengan tidak memberikan subsidi maupun insentif pajak adalah salah satu faktor yang membuat kondisi keuangan rumah sakit semakin terpuruk.

Rumah sakit nirlaba atau yg disebut dengan rumah sakit not for profit pada awalnya didirikan dengan tujuan memberikan pengobatan kepada masyarakat dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, bangunan dan peralatan rumah sakit merupakan sumbangan dari para pendiri yang biasanya berasal dari kelompok keagamaan ataupun kelompok dokter.

UU rumahsakit menyatakan bahwa rumah sakit nirlaba digolongkan menjadi rumah sakit publik yang tidak mencari keuntungan, yang jumlahnya hampir sebanding dengan jumlah rumah sakit pemerintah yakni swasta nirlaba 707 dan milik pemerintah 824.
Walaupun digolongkan rumah sakit yang tidak mencari keuntungan, pemerintah tidak memberikan insentif untuk membiayai fasilitas umum seperti pembiayaan air, listrik, gas medis maupun bahan bakar. UU RS menyatakan bahwa pemerintah memberikan insentif pajak bagi rumah sakit publik hal ini tak dapat dilaksanakan karena terkendala oleh belum adanya peraturan pemerintah.

Masalah yang dihadapi saat ini, rumah sakit kesulitan untuk membiayai pengembangan pelayanan dan kesulitan mendapatkan tenaga yang profesional, masalah lain adalah terjadinya konflik internal antara pendiri dan manajemen yang disebabkan pengurus yayasan tidak memahami manajemen perumahsakitan sehingga salah dalam membuat kebijakan. Situasi ini membuat rumah sakit tidak dapat memberikan pelayanan bermutu yang sesuai dengan standar mutu pelayanan. Situasi ini mengakibatkan kondisi keuangan menjadi rugi dan terancam bangkrut bahkan beberapa sudah ada yang tutup.

Masuknya era Industrialisasi pelayanan kesehatan, mengakibatkan beberapa rumah sakit nirlaba yang lupa akan visi dan misi sosial pendirinya, dengan menetapkan tarif yang sama atau lebih mahal dari rumah sakit privat.

Untuk menghadapi tantangan diatas, perlunya advokasi ke pemerintah guna mendapatkan subsidi dan insentif usaha sehingga rumah sakit Nirlaba tetap dapat berperan dimasa yang akan datang sesuai dengan visi dan misi para pendirinya.

Uraian diatas disampaikan pada Musyawarah Nasional I asosiasi rumah sakit badan nirlaba yang disingkat ARSANI dengan tema : Peran RS Nirlaba dalam sistem pelayanan kesehatan Indonesia di masa depan. Dengan para penyaji yang terdiri dari wakil Kementrian Kesehatan RI, Direktur umum Pelkesi, dr. Samsi Jacobalis Sp.B dan Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan UI, di Hotel Santika Jakarta pada tanggal 31 Mei – 1 Juni 2013.

DS

Kemitraan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Antara Kementerian Kesehatan dengan PERDHAKI yang Dibekukan

I Pendahuluan :
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. Permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia selain AKI dan AKB dan penyakit menular yang masih tinggi namun penyakit degeneratif juga semakin meningkat.
Permasalahan tersebut akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat ber PHBS dan buruknya sanitasi lingkungan. Hal ini sesuai dengan capaian PHBS yang belum optimal yaitu pertolongan persalinan tenaga kesehatan sebesar 77,4% (Susenas 2009). Oleh sebab itu Kemenkes mengajak Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan promosi kesehatan kepada masyarakat secara umum melalui kelompok – kelompok yang ada di ormas.

II Tujuan : Meningkatkan kerjasama antara Kemenkes dengan Perdhaki dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (ber-PHBS).

III Proses Kemitraan
Kemitraan ini telah terlaksana dimulai tahun 2011 s/d 2012. Di dalam proses kemitraan banyak hal yang dipelajari, bukan saja bagaimana dengan pemberdayaan masayarakat tetapi menghadapi administrasi. Pada tahun ke 2 (2012) mengalami hambatan dalam pendanaan. Adanya kebijakan KPPN yang didapat dari Pusat Promkes sehingga kegiatan sementara dibekukan. Terlampir surat edaran dari Pusat Promkes.

Persiapan RS Menuju Jaminan Kesehatan Semesta

Tatanan layanan kesehatan saat ini
? Pasien umum langsung pergi ke fasilitas kesehatan: puskesmas, dr praktek umum dan spesialis, RS dengan atau tanpa rujukan, berobat ke luar negeri
? Biaya ditanggung sendiri à tidak terjangkau
? Biaya layanan makin mahal à risiko terjadinya ‘pemiskinan karena sakit’ besar
? Kualitas layanan masih kurang memadai dan sangat bervariasi
? Fasilitas Kesehatan, khususnya RS ‘bergulat’ dengan pasien yg tidak mampu membayar
? Banyak fasilitas kesehatan beroperasi dengan tidak efisien dan efektif
? Sistem kesehatan menjadi tidak efisien

Jaminan Kesehatan
? Merupakan Reformasi (perubahan yang fundamental dan menyeluruh) terhadap sistem kesehatan, khususnya dalam pemberian layanan kesehatan individual
? Tujuan utama: “protection of financial risk”(proteksi untuk resiko keuangan) bagi pasien/keluarganya
? Tantangan:
? Kecukupan pendanaan, khususnya bagi masyarakat miskin & hampir miskin
? Kesiapan PPK (supply side)
? Kesiapan masyarakat: kultur

Sistem Jaminan Kesehatan
YANG DIHARAPKAN
• Biaya kesehatan terjangkau karena terjadi “pooling of risk”(penyatuan resiko)
• Biaya kesehatan menjadi “predictable”(prediksi)
• Mencegah pemiskinan (impoverishment) pada tingkat RT
• Pemerataan dan keadilan pelayanan kesehatan
POTENSI MASALAH
• Ketidakadilan karena supply pelayanan kesehatan tidak merata
• Eskalasi biaya karena
a. “moral hazard”
b. utilisasi tidak terstruktur
c. Pelayanan yang tidak perlu
• Mutu pelayanan kesehatan rendah

Fasilitas Kesehatan berdasarkan Rancangan PerPres Jaminan Kesehatan
Pasal 38
1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan.
2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Pasal 39
1) Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
2) Fasilitas kesehatan milik Pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
3) Fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis.
5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

AKREDITASI
PT ASKES : Akreditasi merupakan salah satu syarat untuk kerjasama.
? Masalah:
? PPK Primer
Belum ada instrumen akreditasi, KARS sedang mengembangkan diharapkan selesai akhir Nov 2012.
? PPK Sekunder & Tersier
Banyak RS yang belum terakreditasi à target 90% dari 1378 RS sudah terakreditasi padahal jumlah RS sudah > 2000. Juga harus menggunakan versi 2012.
? Jadi
? Perlu lembaga baru untuk akreditasi PPK primer
? Peningkatan kapasitas KARS
? Akreditasi tidak bisa menjadi persyaratan untuk kerjasama di 2014

Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK)
? PPK Primer
? Belum ada, sedang disusun oleh IDI, Kemkes & PT Askes
? Dibedakan untuk urban, rural dan DTPK
? Diharapkan selesai 2013
? PPK Sekunder & Tersier
? Baru ada untuk DM & Hipertensi
? Ada sekitar 300 major diagnosis

Prosedur Pelayanan Kesehatan(PPK)
1. Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
2. Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
3. Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar.
5. Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan ditetapkan dalam peraturan menteri.

IMPLIKASI
? Peserta ‘LOCK IN’ kepada Prosedur Pelayanan Kesehatan (PPK) primer:
? Klinik2 kita diarahkan untuk adi PPK primer
? Harus mengerti KAPITASI dan risikonya, manajemen harus profesional
? Berupaya menjadi pilihan dokter untuk bergabung dalam klinik
? RS menerima rujukan:
? Jalin kerjasama dengan klinik dan RS lain – networking
? Kualitas layanan harus baik
? Catholic Health Care System merupakan opsi yg perlu dilihat dan dikembangkan lagi
? Masih bisa menerima pasien yang bayar sendiri (OOP)

Besaran dan Waktu Pembayaran (Pasal 40)
1. Besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memutuskan besaran pembayaran atas program jaminan kesehatan yang diberikan.
3. Persyaratan dan tata cara pembentukan asosiasi fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan (Pasal 42)
1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah peserta yang terdaftar pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
2) Dalam hal fasilitas kesehatan tingkat pertama di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna.
3) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s).
4) Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri.

Implikasi cara pembayaran baru
? Tujuan: efisiensi tetapi potensial menurunkan kualitas
? Kapitasi dan INA-CBGs membuat PPK mengambil risiko finansial dan bukan hanya memberikan layanan
? Pemahaman mendalam tentang Kapitasi dan INA-CBGs à sharing antar fasilitas
? Penguatan manajemen keuangan & mampu menghitung biaya produksi
? Penguatan Rekam Medik & HMIS/ hospital statitistics
? Seluruh staf harus ‘sadar biaya’ khususnya pemberi layanan langsung: dokter & perawat
? Penguatan Komite Medik dan Komite Keperawatan, Utilization Review
? Penguatan Hospital Drug Formularium: list dan compliance
? Akan merubah tatacara remunerasi, khususnya bagi dokter
? Akan merubah sistem layanan medik di RS: harus mulai rekrut dr tetap

Sebagai Pemberi Kerja(Pasal 16)
1) Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan:
a. 3% ditanggung oleh pemberi kerja; dan
b. 2% ditanggung oleh peserta.
2) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) terdiri atas:
a gaji pokok dan tunjangan keluarga, atau
b upah, atau upah pokok dan tunjangan tetap.

Penjelasan no. 11
Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sebagai Pemberi Kerja
Pasal 11
1. Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
Pasal 13
1. Peserta pekerja penerima upah wajib menyampaikan perubahan daftar susunan keluarganya kepada pemberi kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi perubahan data kepesertaan.
2. Pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan daftar susunan keluarganya kepada BPJS Kesehatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perubahan data peserta.

Pelayanan kesehatan bagi karyawan
? Tetap mengikuti pola PPK primer dan rujukan ke PPK sekunder
? Perlu pemikiran untuk mengatur pelayanan kesehatan bagi karyawan

* Oleh Dr Stephanus Indrajaya. Disampaikan pada pertemuan Persiapan RS Menuju Jaminan Kesehatan Semesta- November 2012 di Audotorium RS St Carolus

Pekerjaan Rumah yang Unik bagi Unit Kesehatan Katolik menjelang JAMKESTA

Di tengah peluang keberlangsungan pelayanan unit yang ditawarkan oleh Jamkesta, Jamkesta ternyata membawa juga pekerjaan rumah bagi unit kesehatan Katolik. Pekerjaan rumah yang dimaksud bukan hanya mengenai perijinan, kelengkapan sarana dan sumber daya manusia di unit, tapi juga berkaitan dengan kesiapan unit dalam menyikapi tantangan nilai-nilai Katolik dalam penyelenggaraan kesehatan.

Pekerjaan rumah yang unik terkait tantangan itu tergelar dalam Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Rakernas BKKBN) pada hari Rabu, 30 Januari 2013. Dalam Rakernas tersebut, BKKBN kembali menggandeng institusi terkait seperti Kementrian Kesehatan dan membaharui kerjasama dengan TNI-POLRI untuk memperbaiki pencapaian target penurunan Total Fertility Rate (angka kesuburan) dan peningkatan angka pemakaian kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implan, tubektomi, vasektomi). Secara khusus, Kementerian Kesehatan memberi sorotan khusus pada pelaksanaan Jamkesta dan menekankan kewajiban bagi setiap unit pelayanan kesehatan yang terlibat dalam Jamkesta untuk melakukan pelayanan keluarga berencana (KB).

Di sinilah, kita sebagai unit pelayanan kesehatan Katolik perlu sejenak berefleksi : sejauh mana kita siap untuk memberi pelayanan keluarga berencana yang tidak saja membantu masyarakat untuk menyejahterakan dirinya lewat pengaturan jarak dan angka kelahiran tapi juga terutama memberikan pelayanan yang dilandasi hati nurani yang dijaga oleh nilai-nilai ilahi dalam reproduksi manusia? Tentu, di tengah dunia yang pragmatis, serba praktis dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, metode KB buatan lebih dipilih oleh masyarakat. Akan tetapi, bukankah setidaknya kita pun mampu memberikan penjelasan mengenai pilihan lain sehingga paling tidak mereka membuat pilihan berdasarkan pengetahuan yang utuh mengenai berbagai jenis metode dan resikonya?

Bukankah demikian seharusnya sebuah pelayanan kesehatan diselenggarakan : pelayanan kesehatan yang memberdayakan pasien untuk mampu membuat keputusan berdasarkan informasi yang utuh? Jika demikian, apakah kita sudah punya kapasitas untuk sampai ke sana? Apa yang sudah kita ketahui tentang metode Keluarga Berencana Alami yang direstui gereja? Inilah yang menjadi pekerjaan rumah yang unik bagi unit pelayanan kesehatan yang ingin memperjuangkan nilai-nilai luhur dalam iman Katoliknya.

Catatan :
Jika ada unit yang hendak memperdalam mengenai topic Keluarga Berencana Alami, dapat menghubungi: Pro Life Perdhaki : 021 – 3140455

Resolution of 15th AFCMA Congress 2012

Resolution of 15th AFCMA Congress 2012

We, the participants of 15th AFCMA Congress, held in Bali, on October 18 to 21, 2012, with the theme: “Challenges of Catholic doctors in the changing world”, after take note to all the presentations and discussions during the Congress :

1. Noting the challenges faced by the Catholic doctors due to rapid developments in medical knowledge, technologies, and changes in society,
2. Are aware that the new medical technologies on one side could promote dignity of human life but on the other side could also degrade human dignity,
3. Are aware that the changing society would demand their rights and autonomy in choosing technologies and services for their health, and what is technically possible is not for that very reason morally admissible,

herewith solemnly resolve:

1. to defend human life and human dignity from the beginning of life until its natural death and to put human being at the center of development and services.
2. to give special protection for the vulnerable subjects.
3. to adhere to the Christian moral values and ethics.

We are the instrument of the saving power of Christ who care and cure the sick with compassionate love. May He become for us source of power and strength in our services; become inspiration and light in our confusing situation; become our safe refuge in danger.

Bali, 21 October 2012

Karya Kesehatan Katolik di Era Jaminan Kesehatan Semesta

Tatanan layanan kesehatan saat ini
• Pasien umum langsung pergi ke fasilitas kesehatan: puskesmas, dr praktek umum dan spesialis, RS dengan atau tanpa rujukan, berobat ke luar negeri
• Biaya ditanggung sendiri ? tidak terjangkau
• Biaya layanan makin mahal ? risiko terjadinya ‘pemiskinan karena sakit’ besar
• Kualitas layanan masih kurang memadai dan sangat bervariasi
• Fasilitas kesehatan, khususnya RS ‘bergulat’ dengan pasien yang tidak mampu membayar
• Banyak fasilitas kesehatan beroperasi dengan tidak efisien dan efektif
• Sistem kesehatan menjadi tidak efisien

Mengapa Perlu Jaminan Kesehatan (Sistem Jaminan Sosial Nasional / SJSN)?
Karena Karakteristik Yankes Khas:
• Service/jasa,
• Dominasi profesional,
• Uncertainty,
• Price In-elastic,
• Asymmetry Information,
• Provider Induced demand.
• Patient ignorance,
• Externality.

Sehingga untuk per orangan/keluarga:
• Tak pernah terjangkau
• Terpaksa bayar
• Tidak adil membayar sendiri

Maka sebagai solusi universal:
• Perlu adanya jaminan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan terkendali dan tercapai equity/ekuitas:
• Perlindungan akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya, TERUTAMA pada pembiayaan katastrofis; serta terdapat efficiency/efisiensi:
• Memaksimalkan iuran sekecil mungkin dengan benefit (jaminan/manfaat) seluas dan sebaik mungkin.

*Oleh Dr. Stephanus Indradjaya. Disampaikan pada pertemuan Perdhaki – IBSI 6 Oktober 2012 di Wisma Perdhaki, Jakarta.

SJSN: Reformasi Jaminan Sosial
1. SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan social
2. SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya
3. SJSN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harus dibentuk dengan Undang-Undang
4. Program jaminan kesehatan ditujukan untuk mencapai Universal Health Coverage

Where Are We now? Menuju Universal Health Coverage
Total Population : 236.078.027
Insured :149.022.354 (63,13%)
Uninsured : 87.055.673 (36,87%)

Rancangan
• Pelaksanaan bertahap:
-2014: Jamkesmas, Jamkesda, Askes, pekerja sektor formal, ABRI, Veteran, Pensiunan PNS ? 124 juta (63% penduduk)
-2019: seluruh penduduk
• Pembiayaan:
-Penerima bantuan iuran (PBI): fakir miskin ? ditanggung pemerintah
-Non PBI: pekerja sektor formal & informal ? ditanggung pemberi kerja 3%, pekerja 2% gaji, kalau informal iuran nominal
• Paket manfaat:
-Relatif komprehensif
-PBI: Ranap kelas 3
-Non PBI: Ranap kelas 2 dan kelas 1

• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
-Ada 2: BPJS 1 untuk jaminan Kesehatan; BPJS 2 untuk jaminan hari tua, pensiun, kecelakaan
-BPJS 1 akan diselenggarakan oleh Askes ? 2013 adalah masa persiapan untuk transformasi
-Fungsi utama:
o Menjamin yankes bermutu bagi peserta
o Memilih / kontrak dengan pemberi layanan (PPK) dan pengawasannya (utilization review) sesuai dengan kriteria yang akan disusun
o Menjamin pembayaran yang lancar bagi pemberi pelayanan (PPK)
o Mengusulkan besaran iuran/kontribusi

• Peserta
-2014: Jamkesmas, Jamkesda, ex Jamsostek, Askes, TNI POLRI ? 63% penduduk
Kalau kena PHK, peserta pekerja masih dijamin selama 6 bulan tanpa membayar uran
-Peserta harus berobat pertama kali di pelayanan kesehatan primer (gate keeper) bila perlu baru dirujuk, kecuali kondisi Gawat Darurat
-Untuk pertama kali peserta akan di’daftar’kan kepada PPK primer tertentu di wilayahnya diatur oleh dinas kesehatan, asosiasi profesi,& PPK setelah periode tertentu (3 atau 6 bulan?) peserta berhak memilih PPK sendiri
-Peserta tidak dipungut biaya apa pun, kemungkinan ‘cost sharing’ hanya bagi Askes dan ex Jamsostek
-Menuju 2019: semua penduduk tidak miskin harus mendaftar ke BPJS dan membayar iuran

• Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
-Layanan primer:
o Puskesmas, dr/drg praktek, dr keluarga, klinik -> berfungsi sebagai ‘gate-keeper’
o Ideal: bisa memberikan seluruh spektrum layanan mulai preventif, promotif, kuratif (sampai batas tertentu) & rehabilitatif
o Masih dibahas: termasuk obat dan pemeriksaan penunjang atau tidak
o Melakukan rujukan bila dianggap perlu
o Melayani sejumlah orang tertentu (3000??)
o Pembayaran secara kapitasi – ‘borongan’ per kapita peserta

-Layanan sekunder/tersier Rumah Sakit):
o Mendapat rujukan dari PPK layanan primer
o Pembayaran secara prospektif: pembayaran ditetapkan sebelum adanya layanan
o RS dikontrak oleh BPJS dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh BPJS, a.l.
-Bersedia memberikan layanan bagi peserta Jamkesta tanpa memungut biaya apa pun. Untuk pasien sektor formal, mungkin masih boleh memungut selisihnya.
-Pembayaran sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan (INA-CBGs)
-Harus sudah terakreditasi

Di mana kita?

Pemilik RS RB BP/Klinik BP/RB
Tarekat 44 7 83 101
Keuskupan 24 1 36 9
Awam 21 1 30 3
Jumlah 89 9 149 113

Bisakah Karya Kesehatan Katolik bertahan dan berkembang?

Apa yang bisa dan harus dilakukan?
• Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya:
-Perkuat manajemen menuju manajemen profesional –(bukan bisnis ‘warteg’ lagi)
-Kirim staf untuk mengerti lebih banyak bagaimana beroperasi dalam sistem asuransi agar familiar dengan budaya asuransi
-Siap untuk diakreditasi
-Menjamin layanan medik dan non medik yang berkualitas sehingga menjadi pilihan masyarakat
-Fasilitas kesehatan adalah pemberi kerja sehingga harus memenuhi kewajiban sebagai pemberi kerja dan juga karyawannya.

• Ikut dalam pelayanan Jamkesmas dan Jamsostek – sekarang dan jangan tunggu 2014 –karena: Pada waktu melamar mungkin jumlah PPK di wilayahnya sudah ‘cukup dan penuh’. Misalnya: banyak aktivitas RB yang sudah sangat menurun akibat pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal). Karyawan juga harus berobat ke tempat lain -> sulit pengendaliannya
• Perkuat dan layani sebaik-baiknya pelanggan perusahaan – sekaligus belajar mempersiapkan klaim dll
• Bergabung pada tingkat lokal dengan membentuk afiliasi dengan klinik/RS katolik di wilayahnya. (Bisa juga dengan yang non katolik – bila diperlukan) ? ‘Catholic Health Care System’

• Pelajari peluang ‘pasar’ dengan cermat (smart)
• PPK primer:
-Tingkatkan mutu layanan, infrastruktur dan kapasitas manajemen sehingga menjadi pilihan masyarakat dan pemberi layanan (dokter, perawat, bidan) untuk bergabung dalam klinik ? perubahan harus dilaksanakan sekarang juga!!
Dokter juga perlu bergabung agar layanan primer menjadi komprehensif ? klinik kita harus menyiapkan diri utk bisa menjadi pilihan
-Manajemen harus mengerti bagaimana beroperasi dalam era asuransi
-Karena pembayaran dengan sistem kapitasi maka harus dikenali pola pencarian layanan kesehatan masyarakat sekitar dan efisiensi dari sistem. Mau memberikan imbalan yang cukup pantas bagi staf (dokter, perawat, bidan dll)
-Perlu biaya untuk investasi!!
-Siapkan diri untuk akreditasi

• PPK tingkat sekunder/lanjut:
-Siap di akreditasi
-Manajemen profesional, mengenali budaya dan terminologi asuransi kesehatan
-Tumbuhkan budaya ‘sadar biaya’, mampu menghitung berapa ‘biaya produksi’ layanan yang diberikan
-Mengenali & melakukan efisiensi pos-pos pembiayaan yang boros:
o Inventory peralatan
o Inventory obat & bahan medis habis pakai – kebocoran & stock yang ‘idle’
o Biaya personil
o Biaya air, listrik dll
Mulai pengendalian dokter untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif, menggalakkan penggunaan obat generik

Perluasan Jaminan Kes. SJSN Menuju UC
Aspek Kondisi Sekarang Kondisi Diharapkan
Kepesertaan • Cakupan kepesertaan 63% (2011)
• Database kepesertaan tidak terintegrasi
• Pemahanan masy. akan kepesertaan masih perlu ditingkatkan • Kepesertaan semesta
(Universal Coverage)
• Database nasional terpadu
(integrated)
• Peningkatan pemahaman masy.
mengenai jaminan kesehatan
Pemberian Pelayanan • Paket manfaat bervariasi
• Tidak meng’cover’
semua kebutuhan medik
dasar
• Keterbatasan Faskes dan
portabilitas
• Cost sharing bermakna • Paket manfaat yang komprehensif
• Mencakup semua kebutuhan medik dasar (psl 22 UU No 40/2004)
• Jaringan PPK yang luas è Pem & Swasta
• Cost sharing terbatas pada pelayanan potensi moral hazard

Pembiayaan • Kontribusi:
Amat bervariasi (jumlah dan cara koleksi)
• Cara Pembayaran PPK:
Bervariasi (capitation, FFS, Bundling FFS, negotiated, DRG, reimbursement)
• Skema:
Bantuan Sosial > Asuransi kes sosial (jaminan kes)
• Pengendalian/Cost containment
Belum optimal • Kontribusi à Terstandar
Proporsi pendapatan & nominal (Pasal 17 UU No 40/2004)
• Cara Pembayaran PPK
Pembayaran prospektifà
Kapitasi dan DRG/CBG system
• Pengendalian/Cost containment:
Optimal dgn Utilisation review (Pasal 24 UU No 40/2004)
O & M Badan Penyelenggara • Bervariasi dan tdk koordinatif antar skema
• Berbagai manajemen penyelenggara
• Kapasitas bervariasi • Terkoordinasi dan diregulasikan
• Mekanisme integrasidan COB antar Badan Penyelenggara
• Terstandar

TERIMA KASIH

Kreditasi: Peranan, Tantangan dan Upaya Pencapaiannya

Akreditasi?
Biasanya merupakan suatu proses volunter dimana suatu badan pemerintahan atau badan non kepemerintahan memberikan penilaian terhadap institusi pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar tertentu yang memerlukan perbaikan berkesinambungan di dalam struktur, proses dan outcome.

Lisensi, Akreditasi dan Sertifikasi
• Lisensi: A “Must Have”
• Akreditasi: “Really do need it”
• Sertifikasi: “Nice to Have”
• Ketiga kata ini saling memiliki keterkaitan erat dalam memastikan kualitas pelayanan

Trend Akreditasi di dunia
• US, Canada dan Australia merupakan negara dengan sistem akreditasi tertua
• Eropa, Jerman, Perancis, Irlandia dan Spanyol mempunyai sistem akreditasi baru
• Jepang, Korea, Malaysia dan Thailand terdapat sistem baru dengan peranan pemerintah
• WHO, Bank dunia dan beberapa organisasi lain telah mengakui model akreditasi

Akreditasi = Risk Reduction Strategy
• Bahwa organisasi telah melakukan hal yang benar dan melakukannya dengan baik
• Sehingga secara signifikan mengurangi resiko bahaya dalam pelayanan kesehatan
• Mengoptimalkan kecenderungan terhadap good outcome

Filosofi Akreditasi Internasional
• Standard berefleksi terhadap pencapaian max
• Berpusat kepada pasien
• Culturally adaptable
• Proses yang menstimulasi perbaikan secara berkesinambungan

*Oleh Dr. Budi Yunanto, MPH (National Consultant For Hospital Accreditation), disampaikan pada pertemuan Perdhaki – IBSI 6 Oktober 2012 di Wisma Perdhaki, Jakarta.

Yang ingin dicapai dari Akreditasi
• Menstimulasi perbaikan berkesinambungan pada proses pelayanan pasien dan outcome
• Meningkatkan efisiensi/menurunkan biaya (cost)
• Memperkuat rasa kepercayaan publik
• Memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan
• Menyediakan edukasi terhadap better/best practice

Yang ingin dicapai dari Akreditasi cont.
• Memperbaiki proses rekruit, retensi dan kepuasan staf
• Memperbaiki atau memperluas sumber pembayaran guna pelayanan pasien
• Meningkatkan peluang kerjasama terhadap provider/network baru
• Memberikan peluang independensi yang lebih besar dari pengawasan pemerintah
• Membangun database pengukuran kualitas
• Memberikan ruang komparasi terhadap diri sendiri, orang lain dan best practice

Kekuatan dari Akreditasi
• Evaluasi eksternal yang obyektif
• Menggunakan standard konsensus
• Melibatkan profesi kesehatan
• Proaktif bukan reaktif
• Bersifat luas secara organisasi
• Fokus kepada sistem bukan individu
• Menstimulasi kultur mutu di dalam organisasi
• Re-evaluasi periodik terhadap standard

Manfaat untuk Rumah Sakit
Memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kepercayaan publik
o Menstimulasi continuous improvement
o Mendemonstrasikan komitmen terhadap mutu pelayanan
o Meningkatkan kepercayaan komunitas
o Perbandingan terhadap diri sendiri dan organisasi lain yang serupa

Manfaat untuk Staf Medis dan Perawat
Memperbaiki pengembangan profesional staf
o Memberikan edukasi terhadap konsensus standard
o Memberikan kepemimpinan akan perbaikan mutu medis dan keperawatan
o Meningkatkan kepuasan terhadap kondisi bekerja, kepemimpinan dan akuntibiltas

Manfaat untuk pekerja RS
• Menghargai pendapat staf
• Mengukur kepuasan staf
• Keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas mutu
• Memperbaiki keselamatan dan keamaan staff
• Memperjelas garis otorisasi dan akuntibilitas
• Mempromosikan teamwork

Manfaat untuk Pasien
• Akses terhadap organisasi yang berfokus kepada mutu dan keamanan
• Penghormatan dan perlindungan terhadap hak pasien
• Pemahaman terhadap edukasi dan komunikasi
• Kepuasan yang terevaluasi
• Keterlibatan pada keputusan pelayanan dan prosesnya

Karakteristik RS yang unggul
• Berpusat terhadap pasien dengan pelayanan pelanggan yang baik
• Proses pelayanan yang terkoordinasi dan efisien
• Lingkungan dan fasilitas yang aman dan beresiko minim
• Staf dengan skill dan pengetahuan yang baik
• Kultur mutu yang didukung oleh leaders dan manajer
• Menggunakan standard dan guidelines untuk meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan dan lingkungan yang berkesinambungan

Jenis Akreditasi
• Akreditasi Internasional
o Joint Commission International
o Australian Council on Healthcare Standards
o Accreditation Canada
• Akreditasi Nasional
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
? Sistem Akreditasi versi 2012
? ISQua accredited by 2013

Akreditasi Nasional – KARS 2012
• Bersifat wajib
• Terhubungkan dengan ijin operasional RS
• Implementasi Bulan Juni 2012
• Standar Akreditasi KARS 2012
o adaptasi standar akreditasi JCI dengan penambahan bab MDGs
o Berfokus thd pasien serta kesinambungan perbaikan pelayanan dan keselamatan pasien
o Level Dasar, Madya, Utama dan Paripurna

Upaya Akreditasi
• Bimbingan pra akreditasi
o Tidak wajib
o Tujuan: Membantu RS mempersiapkan diri dalam menghadapi survey
o Penyedia bimbingan: KARS, Agency konsultan bimbingan lokal, internasional
• Pelaksanaan Survey Akreditasi
• Pendampingan Pasca Akreditasi
o RS terpilih bersifat random
o Tujuan: Menjaga & meningkatkan kinerja RS
o Tujuan Khusus: Memantau & memberikan arahan tindak lanjut rekomendasi, evaluasi penerapan standard RS, meningkatkan interaksi antara RS, Dinkes, KARS dan Kemkes

Langkah persiapan Akreditasi
• Komitmen
• Informasi
• Sosialisasi
• Team development
• Self asessment
• Gaps analysis
• Hospital improvement plan
• Technical Assistances (jika diperlukan)
• Eksternal assessment (jika diperlukan)
• Survey Akreditasi

Tantangan
• Mendapatkan komitmen dari semua lini RS, menjaga komitmen tersesuaikan terhadap tujuan RS
• Perencanaan, monitoring&evaluasi, strategi tepat guna yang peka bukan hanya terhadap solusi jangka pendek dan juga jangka panjang
• Kesesuaian terhadap operasional RS
• Memastikan bahwa manfaat akreditasi dapat dirasakan oleh semua lini RS (kendali mutu, kendali biaya, kepuasan staf, kepuasan pasien, kepuasan organisasi)
• Penerapan universal healthcare coverage (JPS)

Kesimpulan
• Akreditasi merupakan alat yang paling komprehensif dan kuat guna peningkatan mutu
• Akreditasi telah terbukti efektif untuk dapat diterapkan pada berbagai kultur yang berbeda dan di berbagai negara dengan sistem yang berbeda
• Manfaat akreditasi bersifat universal
• Upaya akreditasi didasarkan kepada tujuan pencapaian kepuasan pasien, staf dan organisasi