Kegiatan Hospital Visit di Malaysia, 2 – 5 Mei 2017

Iklan

Rencana Kebutuhan Obat (surat dari PERSI Pusat)

logopersiYth.
Para Ketua Asosiasi RS Seprofesi

Sebagai kelanjutan Diskusi Panel JKN ke VI dengan topik “Harapan – Kenyataan dalam Solusi Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Era JKN”.

Salah satu yang signifikan dan dapat menyelesaikan secara komprehensif permasalahan Pengelolaan Perbekalan Farmasi yaitu perlu dibuat perencanaan obat yang baik (sesuai kebutuhan) dan tersedia saat yang tepat.
Perencanaan obat yang baik akan menghilangkan atau memperkecil gap antara jumlah yang direncanakan/tersedia dipasaran dengan jumlah kebutuhan, sehingga peluang pemalsuan diperkecil. Oleh karena itu, Kami minta seluruh Pimpinan/Direktur Utama rumah sakit di Indonesia dapat menyusun, membuat, dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Obat tahun 2017 di masing-masing rumah sakit yang dipimpinnya.

Mengingat pentingnya Rencana Kebutuhan Obat ini, maka kami sangat berharap perencanaan dimaksud dapat segera disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 25 Oktober 2016.

Terima kasih

Rangkuman Hasil Rapat Paripurna Anggota

Rapat Paripurna Anggota (RPA) PERDHAKI yang berlangsung dari tanggal 28 – 31 Juli 2016, dihadiri oleh 315 peserta mewakili PERDHAKI Wilayah, keuskupan, perwakilan tarekat, manager Unit Kesehatan dari Rumah Sakit dan Klinik/BP didampingi PERDHAKI Pusat. Sesuai tema “Peningkatan Kapasitas Dinamis Karya Kesehatan PERDHAKI Dalam Membangun Kesehatan Masyarakat” dilaksanakan masukan sebagai berikut:
1. Pesan Mgr. Ign Suharyo untuk mensyukuri bahwa berkarya di bidang kesehatan merupakan karya agung Tuhan Maha Pengasih.
2. Paparan Etika Profesi Kedokteran oleh Dr.dr. Robert Ganda Sentana, MS
3. Tantangan Faskes dan Karya Kesehatan PERDHAKI dalan era JKN disampaikan oleh Sr. Felisia Fau, SCMM dari RS Stella Maris Nias dan Romo Feri Deidhae
4. Pengalaman sukses karya kesehatan PERDHAKI dalam memenuhi persyaratan regulasi pemerintah tentang faskes dan JKN disampaikan oleh drg. Adrian Setiawan dari Klinik Pratama St. Carolus Paseban, Jakarta, dr. Thomas Soharto, M.Kes dari RS Stella Maris, Makassar dan dr. Melly Hua – RS Bhaktiwara dari Pangkal Pinang.
5. Kebijakan pengembangan Pelayanan kesehatan disampaikan oleh Dr. Bambang Wibowo Sp.OG (K) MARS
6. Kebijakan Pelayanan Pengembangan Kesehatan, Regulasi akreditasi RS disampaikan oleh DR. Dr. Sutoto Cokro, Ketua eksekutif KARS, sedangkan Regulasi akreditasi puskesmas/klinik disampaikan oleh Dr. I Nyoman Kandun, MPH, Ketua Komite Akreditasi FKTP
7. Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan disampaikan oleh Prof Herkutanto,SpF, SH dan Penanganan Lapangan Terkait Vaksin Palsu disampaikan oleh dr. Antonius Yudianto, MARS
8. Sidang-sidang organisasi
1. Penetapan Ketua, wakil ketua dan sekretaris sidang organisasi dengan moderator Drs. Yos Gustama. Terpilih Rm Feri Deidhae sebagai ketua, Sr. Sisilia, CB sebagai wakil ketua dan dr. Miriam Maengkong sebagai sekretaris.
2. Laporan Pertanggung jawaban Badan Pengurus Pusat PERDHAKI oleh DR. Dr. Widyastuti W. MSc (PH), dengan moderator Rm Feri Deidhae
3. Hasil-hasil diskusi 4, masing-masing tentang Anggaran Dasar, pembahasan topik faskes Primer, Pembehasan topik faskes rujukan tipe B/C dan tipe D
4. Hasil diskusi kelompok tentang pembahasan penyempurnaan Anggaran Dasar.
5. Pemilihan Badan Pengurus 2016- 2020
9. Pandangan peserta pada sidang pleno RPA 31 Juli 2016.
Setelah menyimak dan membahas masukan sidang diatas, maka sidang pleno RPA 31 Juli 2016 mencapai kesepakatan bersama atas hal-hal berikut :
1. Bahwa setiap insan yang berkarya dibidang kesehatan bersyukur mendapat anugrah untuk meneruskan karya agung penyelamatan Yesus Kristus
2. Dalam melaksanakan karya agung Kristus dalam bidang kesehatan tersebut, tenaga kesehatan menerapkan etika profesi, menghormati hak dan kawajiban pasien dan menjalankan hak dan kewajibannya dengan setia, bermarmanfaat dan bertanggungjawab
3. Tantangan yang dihadapi karya kesehatan PERDHAKI dalam Era JKN umumnya berupa keterbatasan SDM dan komunikasi Faskes dan BPJS yang kurang responsif.
4. Pengalaman sukses karya kesehatan PERDHAKI yang perlu diteruskan dengan adaptasi adalah:
– Komitmen bersama antara Fasyankes (Klinik dan RS) dengan BPJS dan dukungan Kemkes/ Dinkes dalam penyelenggaraan JKN
– Beberapa strategi operasional untuk dapat berkontribusi dalam JKN antara lain Faskes rujukan membent yakni uk jejaring dengan Faskes primer.
– Faskes primer selayaknya berkonsultasi dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan dan sertifikasi tenaga, perijinan dan akreditasi Askes
1. Kebijakan pemerintah dibidang kesehatan mencakup tiga program kelompok yaitu paradigma sehat, penguatan sistem dan struktur pelayanan kesehatan, sera penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar nasional. Dalam pelayanan kesehatan nasional Kemkes sebagai regulator bekerja sama dengan BPJS sebagai pengelola pembiayaan dan kemitraan JKN dan Faskes sebagai pembeli pelayanan yang harus kompeten diharapkan pelayanan kesehatan JKN akan semakin baik kedepannya. Hal-hal yang belum sempurna harus harus diusahakan bersama oleh para peserta JKN sendiri.
2. Akreditasi Askes terdiri atas akreditasi RS yang dikelola oleh KARS dibawah pimpinan DR. Dr. Sutoto Cokro, M.Kes dan akreditasi FKTP oleh komite akreditas FKTP dibawah pimpinan dr. I. Nyoman Kandau, MPH.
3. Musibah vaksin palsu menjadi pengalaman belajar bagi Fasyanke untuk mengikuti standar praktek yang baik/ good practices dalam pelayanan pasien maupun dalam pengadaan obat alkes dan vaksin. Bila terjadi ancaman dan tindakan emosional masyarakat, perlindungan hukum terhadap Nakes dan kelangsungan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan komunikasi hubungan dokter- pasien penuh pengertian terhadap masyarakat dan kerjasama pihak keamanan serta pembenahan internal untuk memperbaiki kelemahan dan prosedur kerja serta memperbaiki hubungan dengan masyarakat.
4. Proses siidang organisasi yang berjalan optimal berhasil menetapkan ketua, wakil ketua dan sekretaris sidang terpilih yang kemudian memimpin :
a. Laporan pertanggungjawaban badan pengurus 2012- 2016 untuk kemudian menyatakan penerimaan sidang pleno terhadap laporan tersebut.
b. Pembahasan hasil disko tentang klinik dan RS tipe D, C dan B yang menekankan peningkatan jejaring komunikasi internal dan eksternal unit kesehatan dengan fasilitasi olleh PERDHAKI Pusat dan wilayah, terkait aspek regulasi Nakes, Faskes dan relasi dengan Kemkes/ Dinkes dan BPJS
c. Pembahasan AD dengan masukan penyempurnaan redaksional guna diproses finalisasinya oleh badan pengurus 2016-2020 bersama ahli hukum dan notaris dilanjutkan dengan pengesahan dalam waktu secepat-cepatnya.
d. Penetapan sidang tentang langkah-langkah pemilihan badan pengurus 2016-2020 dengan hasil berikut dengan penekanan tindak lanjut penyempurnaan organisasi dan AD secepatnya.
Pada pemilihan tersebut terpilih :
Ketua : Dr. Wasista Budi Waluyo, MHA
Wakil : Dr. Albert Hendarta, MPH
Anggota 1 : Dr. Roy Tjiong
Anggota 2 : Sr. Valentina CB

5. Risalah persidangan pleno dan kelompok dalam RPA menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkuman RPA ini
Jakarta, 31 Juli 2016

Program Malaria PERDHAKI 2016

MONITORING EVALUASI INTEGRASI PR-SR-SSR
Program Malaria PERDHAKI 2016

Program Malaria PERDHAKI, setiap sekali dalam setahun melaksanakan pertemuan evaluasi program. Proses pertemuan evaluasi semester ke 2 dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 Desember 2016 di Denpasar, Bali. Berbeda dari sebelumnya, kami menyebutnya monev meeting integrasi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pertemuan monev ini mengundang seluruh staf PR-SR dan SSR tanpa terkecuali. Pertemuan monitoring dan evaluasi ini membahas teknik programatis, keuangan dan logistik serta rencana tindak lanjut yang dilaksanakan pada tahun kedua. Pertemuan yang telah dilakukan dihadiri oleh sekitar 120 peserta, terdiri atas Staf Program Malaria di Perdhaki Pusat, Kepala dan Staf Sub Recipient (SR), Staf Sub-sub Recipient (SSR), yang menjadi pelaku-pelaku aktif pelaksanaan program.
Proses pertemuan berlangsung selama 3 hari dengan agenda pertemuan lebih banyak kepada proses evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan selama hampir 1 tahun pelaksanaan program. Banyak hambatan dan permasalahan yang teridentifikasi selama periode 1 tahun dalam pelaksanaan program malaria Perdhaki di Kawasan Indonesia Timur. Adapun beberapa hal yang menjadi hambatan al :
a. Konsep awal penegakan diagnosa dengan memberdayakan kader di tingkat UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat) sebagai pelaksana penemuan dan pengobatan kasus malaria mendapatkan hambatan karena tidak semua Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten bersedia mendukung dan memberikan payung hukumnya terkait dengan Undang-undang kesehatan. Sebagai solusi, setiap UKBM yang terlibat diwajibkan mempunyai paling tidak satu tenaga kesehatan. Solusi lain yang diambil adalah mengintegrasikan program malaria Perdhaki ini dengan kegiatan MTBSM ( Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat) yang akan diterapkan oleh tenaga UKBM yang sudah mempunyai payung hukum yang lebih jelas.
b. Sulitnya mendapatkan staf yang berkompeten dan memiliki integritas dalam bekerja. Beberapa fungsi staff tidak sesuai dengan kapasitas staff. Hal tersebut dilihat dari CV staf SR yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan serta tampak pada saat pertemuan Monev kemaren, staf-staf tersebut di atas tidak bisa fokus dan “menyerah” pada situasi.
c. Sistem administrasi yang cukup rumit dan ketat, termasuk administrasi personil yang di angkat tim SR mulai dari perekrutan sampai perjanjian kontrak kerja dan juga administrasi / perjanjian kerja PR dan SR dengan segala kelengkapannya. Proses untuk pemberdayaan SDM di SR/SSR dirasa lambat dan memerlukan pendampingan teknis terus menerus.
d. Sistem kerja program Global Fund, menuntut ketaatan untuk menjalankan sistem dan prosedur yang ada, terutama yang berhubungan dengan prosedur keuangan dan ketaatan dalam mengirimkan pelaporan secara tepat waktu.
e. Tingginya biaya trasnportasi serta medan yang secara geografis sulit ditempuh. Hal ini terlihat dari besarnya biaya transportasi yang dibutuhkan untuk menjangkau daerah sasaran. Hampir 60% penyerapan dana kegiatan berasal dari unit cost untuk transportasi.
Meskipun dirasakan masih banyak hambatan di lapangan yang ditemui dari pertemuan Monev ini, namun beberapa pencapaian sudah berhasil diidentifikasi dalam pertemuan ini yaitu :
1. Pencapaian hasil secara kualitatif
Tuntutan ketaatan prosedur pelaksanaan program, prosedur keuangan, mekanisme pelaporan, membuat staf menjadi lebih berkembang kapasitasnya baik dalam mengelola program sampai kepada teknis pelaporan di antaranya :

i. Di tingkat pelaksana program yaitu SR-SSR :
a. Peningkatan kapasitas mitra kerja SDM di berbagai level
b. Peningkatan ketaatan bekerja dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
c. Relasi dan koordinasi dengan Dinkes dan Puskesmas setempat menjadi meningkat.
d. Jaringan kerja yang menguat dengan jajaran gereja lokal sampai ke tokoh-tokoh masyarakat desa yang dilayani.

ii. Di tingkat di Unit Pelayanan kesehatan
a. Standard pelayanan malaria untuk petugas di unit kesehatan Perdhaki
b. Penguatan unit untuk pemeriksaan mikroskopis – mengidentifikasi parasit malaria dalam darah penderita
c. Penguatan SDM untuk tatalaksana malaria mulai dari pemeriksaan sd pengobatan.

iii. Di tingkat masyarakat
a. Adanya partisipasi aktif dr masyarakat setempat dimana UKBM berada untuk terlibat dalam pengendalian malaria.
b. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan dan pengobatan malaria secara benar dan tepat.

2. Pencapaian secara kuantitatif : Pencapaian ini belum bisa diukur, karena mulai dari pertemuan sampai dengan saat ini, semua team PR-SR dan SSR masih bekerja keras dalam membuat dan mengumpulkan laporan program, keuangan dan logistik.

Di akhir pertemuan, dalam sesi kesepakatan, para peserta pertemuan menyepakati beberapa hal untuk perbaikan pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Manajemen :
a. Kesepakatan untuk bekerja dengan orientasi “good value for money”.
b. Peningkatan kerjasama dan keterpaduan laporan ME, Logistik, dan Keuangan lebih optimal.
c. Perhatian pada proses pemberdayaan masyarakat dengan integrasi program malaria dan MTBSM
d. Pengembangan jejaring mitra kerja lokal dan nasional untuk mendukung upaya kesehatan yang berkelanjutan.

2. Monitoring Pelaksanaan Program
a. Outreaching sebagai sarana untuk Eliminasi Malaria harus dilakukan secara rutin sesuai prosedur yang ada.
b. Hasil outreaching perlu dicermati setiap bulan bersama dengan Pengurus UKBM. Bila ada perubahan desa perlu ada persetujuan dari PR.
c. Penegakan ketepatan waktu pelaporan semua divisi pada tanggal 12 bulan berikutnya.
d. Kegiatan penyuluhan “berantai” yang berorientasi kepada preventif, promotif dan kuratif.

3. Sistem Keuangan
a. Peningkatan ketaatan pada sistem dan prosedur keuangan.

4. Sistem Logistik
a. Penegakan sistem pelaporan dan monitoring logistik agar dapat membuat laporan logistik tepat waktu, lengkap dan akurat.

Semua laporan yang direview dan diterima oleh PR ini akan dipresentasikan secara rutin di hadapan seluruh anggota Tehnical Working Group ( TWG ) Malaria dan dikirimkan kepada Global Fund selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2016.
Ditulis AH