TANTANGAN PROGRAM MALARIA PERDHAKI-GF ATM

Submitted by administrator on Wed, 04/07/2010 - 04:50

PENDAHULUAN

Ketika pada awal tahun 2008, Global Fund menawarkan kepada lembaga non pemerintah untuk berperan serta dalam program penanggulangan penyakit AIDS, TB dan Malaria, PERDHAKI menyatakan diri berminat. Minat PERDHAKI tersebut disampaikan secara tertulis kepada CCM (Country Coordination Mechanism) yang mewakili Global Fund di Indonesia, sekaligus memberikan bukti-bukti bahwa PERDHAKI mampu mengelola program kesehatan sebagaimana dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan program yang didukung para donatur, seperti Cordaid, Dark & Light, Misereor, ACCT, dan lain lain. Program malaria tersebut merupakan program untuk mendukung program Departemen Kesehatan, yang pada periode ini akan berkonsentrasi di pulau Kalimantan dan Sulawesi, dengan prioritas wilayah daerah miskin dan terpencil yang banyak kasus malarianya.

Setelah melihat “peta malaria DEPKES” di kedua pulau tersebut, PERDHAKI menyadari bahwa PERDHAKI tidak mungkin menjangkau “orang mikin dan terpencil yang diserang penyakit malaria”, dengan hanya mengandalkan kepada unit kesehatan Katolik saja. Sebab sebagian besar unit kesehatan ternyata terletak di kota-kota, baik kota Propinsi maupun kota Kabupaten. Hanya sebagian kecil yang terletak di kota Kecamatan, dan bahkan sangat sedikit Unit Kesehatan Katolik yang berkarya di desa.

Sebaliknya, dari data Gereja Katolik di Indonesia, ternyata banyak sekali paroki dan stasi dari hirarki Gereja Katolik lokal, yang berada di desa, bahkan di desa-desa yang sangat terpencil.

Oleh karena itu, PERDHAKI harus menggandeng paroki-paroki dan stasi-stasi, supaya program malarianya dapat menjangkau dan bermanfaat semaksimal mungkin, bagi mereka yang “miskin dan terpencil”. Maka kemudian PERDHAKI mengundang semua Keuskupan yang ada di Sulawesi dan Kalimantan, untuk bersama-sama PERDHAKI menolong masyarakat yang miskin dan terpencil di wilayahnya dan membebaskan mereka dari penderitaan karena penyakit malaria.

LANGKAH PERTAMA

Pertemuan pertama berlangsung pada bulan Juni 2008, yang dihadiri oleh utusan Perdhaki Wilayah dan utusan Keuskupan yang berasal dari pulau Kalimantan dan Sulawesi. Pada pertemuan tersebut, para utusan tersebut sepakat untuk bahu-membahu menolong dan membebaskan masyarakat miskin dan terpencil dari penderitaan karena penyakit malaria. Langkah pertama adalah menentukan:
1. Mau mengerjakan apa ?
2. Di mana ?
3. Berapa banyak ?

Maka para utusan tersebut mulai membuka data-data dari Keuskupannya masing-masing dan mencocokannya dengan data epidemiologis dari Departemen Kesehatan. Dengan demikian, dipilihlah paroki-paroki dan stasi-stasi yang terletak di wilayah kabupaten yang menurut data Dep Kes banyak kasus malarianya. Kemudian intervensi yang akan dilakukan adalah sesuai dengan pedoman dari Departemen Kesehatan, yaitu:
1. Setiap orang yang positip sakit malaria, di obati sampai sembuh dengan obat terbaru yang sangat ampuh, yaitu ACT (Artesunat Combination Therapy)
2. Setiap keluarga diberi dua buah kelambu yang sudah dicelup obat anti nyamuk, agar mereka bisa tidur dengan tenang, bebas dari gigitan nyamuk malaria
3. Penyuluhan-penyuluhan tentang penyakit malaria dilakukan dengan teratur, supaya masyarakat sadar akan penyakit ini dan melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan sedini mungkin.
4. Pemberdayaan masyarakat dilakukan, agar masyarakat secara sukarela melakukan kegiatan-kegiatan untuk membersihkan sarang nyamuk yang ada di sekitar pemukimannya.

Dengan rumus-rumus yang diberikan oleh Dep Kes, kita dapat menghitung berapa banyak obat anti malaria yang diperlukan, berapa banyak kelambu yang dibutuhkan dan berapa alat tes darah malaria yang diperlukan. Dengan perhitungan-perhitungan tersebut, maka masing-masing utusan mengetahui tentang: mau mengerjakan apa, di mana dan berapa banyak. Hasil perhitungan tersebut disebut ”rencana kerja” atau ”work plan”. Work plan inilah yang kemudian di ajukan kepada Global Fund, untuk meminta dukungan Global Fund, agar rencana kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

TANTANGAN YANG DIHADAPI

Ada beberapa tantangan yang bakal dihadapi para pelaksana program malaria PERDHAKI-GFATM ini, khususnya para sukarelawan yang telah menyatakan bersedia berperan serta dalam upaya pemberantasan penyakit malaria ini. Tantangan –tantangan tersebut bisa berupa sikap yang kurang mendukung/acuh tak acuh, peraturan-peraturan yang sangat ketat, data-data yang berubah-ubah dan tidak akurat, dan lain lain, seperti:

1. Pemberantasan malaria bukan urusan kami
Ketika program ini disosialisasikan kepada kalangan pastor-pastor dan keuskupan, ada yang berkomentar bahwa mengapa kita harus bersusah payah melakukan pemberantasan penyakit malaria. Itu kan urusannya pemerintah, yang berkewajiban melakukan tindakan-tindakan untuk membuat rakyat sehat. Jadi biarkan sajalah Pemerintah yang melakukan tindakan-tindakan seperlunya.
Sikap semacam ini, membuat rakyat dan organisasi kemasyarakatan di wilayahnya menjadi ikut acuh tak acuh terhadap persoalan kesehatan di lingkungan hidupnya.

2. Tidak ada keuntungan material bagi lembaga/organisasi yang melaksanakan program
Ketika kita ditawarkan untuk terlibat dalam program ini, beberapa lembaga/organisasi menanyakan berapa ”management fee”-nya atau ”berapa uang yang bisa di masukkan kepada kas lembaga/organisasi”, dll, yang pada umumnya menganggap ini suatu proyek yang banyak duitnya dan lembaga/organisasi adalah ibaratnya suatu ”sub kontraktor” untuk menjalankan proyek tersebut, maka berhak mendapat upah (fee). Sikap semacam ini sangat melemahkan semangat para pelaksana program.

3. Data-data DepKes yang berubah-ubah
Kita harus mengikuti kebijakan Departemen Kesehatan dalam menjalankan program ini, antara lain: daerah yang akan dilayani berdasarkan ”AMI” (Annual Malaria Incidence) dan rumus-rumus untuk perhitungan lainnya, seperti PERMENKEU untuk perhitungan budget, dll. Selama masa satu setengah tahun pembuatan ”workplan” dan ”budget plan”, kami harus melakukan perubahan berkali-kali tentang target pencapaian dan pembiayaannya. Belum lagi perubahan AMI di suatu kabupaten tertentu, yang semula dinyatakan ”endemis” lalu berubah menjadi ”tidak endemis” atau bahkan dinyatakan ”bersih dari malaria”. Belum lagi pertentangan antara data dari Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten dengan data dari DepKes, yang membuat dilematis.
Bagi kawan-kawan di Perdhaki Wilayah dan Keuskupan, perubahan-perubahan tersebut sangat menjengkelkan dan dirasakan seperti mau mempersulit saja.

4. Data Perdhaki yang tidak akurat.
Dalam penyusunan ”work plan” tim Perdhaki Pusat mendasarkan diri pada data buku ”Pelayanan Kesehatan Katolik” yang diterbitkan oleh Perdhaki Pusat tahun 2004. Ternyata data dalam buku ini tidak akurat. Ada beberapa Unit Kesehatan (Balai Pengobatan, Klinik Bersalin) yang sudah tutup atau berubah fungsi (dari semula Rumah Sakit menjadi Balai Pengobatan, dari semula Balai Pengobatan/Klinik Bersalin berubah menjadi Panti Asuhan, dll). Ketidakakuratan tersebut menyebabkan tim Perdhaki Pusat kalang kabut pada waktu dihadapkan kepada kenyataan yang dibawa oleh utusan Perdhaki Wilayah. Bahkan ada utusan Perdhaki Wilayah yang tidak mengetahui penutupan Unit Kesehatan tersebut atau perubahan bentuk Unit Kesehatan tersebut, yang berakibat kepada kalang kabutnya utusan Perdhaki Wilayah pada waktu menyusun ”work plan”.

5. Data Keuskupan yang berubah.
Dalam menetapkan jumlah umat di suatu Paroki, Tim Penyusun Perdhaki Pusat mengandalkan kepada buku Gereja Katolik terbitan tahun 2005. Ternyata setelah di konfrontasi dengan utusan Keuskupan, data-data tersebut sudah berubah. Ada Paroki yang populasinya bertambah, tetapi ada juga Paroki yang jumlah umatnya merosot bahkan tidak ada lagi, karena sudah bermigrasi ke daerah lain. Perubahan ini menyebabkan Tim Penyusun kalang kabut dalam pembuatan ”work plan”-nya.

6. Masalah Transportasi.
Sasaran Program Malaria Perdhaki-GFATM adalah daerah miskin dan terpencil. Daerah-daerah semacam ini mempunyai kesulitan transportasi yang seringkali sangat parah. Kalaupun ada, biaya transportasinya sangat mahal dan tidak terbayangkan oleh para petinggi Global Fund atau Kantor Akuntan Publik yang disewa Global Fund. Mahalnya biaya transportasi ini menyebabkan budget untuk daerah terpencil melonjak tinggi.

7. Kerja sama dengan Dinas Kesehatan
Di atas kertas kerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat akan mudah, karena kita membantu Departemen Kesehatan dalam upaya menyehatkan rakyat. Apalagi, di tingkat Sub Dit Malaria Dep Kes, sudah terjalin kerja sama yang erat. Namun, beberapa kawan dari daerah ada yang menyampaikan pesimismenya, karena ada petinggi-petinggi daerah yang bersikap sombong (”arogan”). Untuk memperkecil kesulitan dalam kerja sama dengan dinas kesehatan setempat, Sub Dit Malaria selalu mengajak utusan Perdhaki Pusat untuk hadir dalam setiap Rapat Sub Dit Malaria dengan para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi. Pada kesempatan tersebut, Sub Dit Malaria memperkenalkan Perdhaki sebagai mitra kerja Dep Kes, dalam program pemberantasan Malaria. Sub Dit Malaria Dep Kes juga mengirim edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan Propinsi, tentang PERDHAKI yang akan bersama-sama Dinas Kesehatan melakukan program pemberantasan malaria di propinsi mereka.

8. Keberadaan KBG (Komunitas Basis Gerejawi)
Dalam pelaksanaan kegiatan di Paroki, program akan membentuk Pos Malaria Desa (Village Malaria Post) yang berbasis Paroki. Oleh karena itu, sangat di harapkan keterlibatan Komunitas Basis Gerejawi, dalam kegiatan di paroki dan stasi. Dari masukan-masukan para utusan Keuskupan, nampaknya tidak semua Paroki siap dengan KBG. Bahkan ada umat Paroki yang tidak tahu dengan istilah ”Komunitas Basis Gerejawi” atau ”KUB= Komunitas Umat Basis”. Di Paroki-paroki yang tidak ada KBG-nya, dipertanyakan apakah umat di sana akan bersemangat untuk pemberantasan penyakit di wilayahnya.

9. Tuntutan Global Fund
Global Fund menetapkan peraturan-peraturan yang sangat ketat, yang di tuangkan dalam ”Term and Condition” yang harus di ikuti dan ditaati oleh para pengelola dan pelaksana program. Termasuk harus mengembalikan kepada Global Fund, uang yang terlanjur dibayarkan, apabila ketentuan tersebut dilanggar. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para staf di tingkat terbawah, harus ditanggung akibatnya oleh pengelola program, mulai dari organisasi terbawah sampai ke organisasi teratas.

10. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak akuntabel
Banyak kebiasaan-kebiasaan di kalangan pastor dan suster biarawati, yang menganut sistim ”kepercayaan”, sehingga mengabaikan dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang dituntut oleh Global Fund dan Kantor Akuntan Publik, sebagai bukti akuntabilitas. Permintaan kepada para pastor dan suster-suster, untuk memberikan dokumen-dokumen bukti pada setiap transaksi, seringkali dianggap sebagai ”tidak percaya” kepada kejujuran para pastor dan suster.

11. Pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh orang bukan dokter/tenaga kesehatan.
Dalam kegiatan di Pos Malaria Desa, ada kegiatan pemeriksaan tes darah dan pengobatan yang akan dilakukan oleh tenaga non kesehatan (pastor, katekis, kader kesehatan, KBG, dll). Menurut peraturan perundangan yang berlaku, yang berwenang melakukan pemeriksaan darah dan pengobatan adalah dokter atau tenaga kesehatan lain yang diberi delegasi wewenang oleh dokter. Meskipun ada kekecualian untuk daerah-daerah terpencil yang tidak ada dokter, tetap ada kekuatiran pada para pelaksana program, mengenai konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Untuk mengatasinya, diperlukan kerja sama yang erat dengan Dinas Kesehatan setempat.

KESIMPULAN

Banyak tantangan yang akan dihadapi oleh para pengelola dan pelaksana program malaria Perdhaki-GFATM di lapangan, khususnya para pelaksana/petugas lapangan di daerah-daerah terpencil. Tantangan-tantangan tersebut membuat hati kita kecut, patah semangat dan lemah.

Namun karena motivasi kita adalah luhur, yaitu untuk menolong sesama manusia yang menderita, yang miskin dan tinggal di daerah terpencil, maka kita percaya bahwa Tuhan Allah kita akan memberi kita kekuatan dan ketabahan, dalam menghadapi semua tantangan tersebut. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita akan mendampingi perjalanan kita yang sulit dan penuh kerikil ini. Semoga. FHG

©2013. Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (PERDHAKI) - Association of Voluntary Health Services of Indonesia