You are here SDH di Perdhaki Wilayah Atambua

SDH di Perdhaki Wilayah Atambua


By administrator - Posted on 07 April 2010

Dasar pemikiran S D H - Social Determinant of Health atau Determinan Sosial dalam Kesehatan adalah, bahwa Faktor Penentu Utama (determinant) kesehatan masyarakat berada pada faktor di luar biomedik. Penyelenggaraan pertemuan SDH di Perdhaki Wilayah Atambua ini adalah kegiatan untuk ke empat kalinya di wilayah kawasan timur Indonesia (KTI). Penyelenggaraan pertama di Kupang dengan peserta para Suster / Pastor Ketua Yayasan yang mengelola Klinik dan Pemilik Karya Kesehatan yang berkarya di KTI. Yang kedua di Perdhaki Wilayah Ende, dan yang ketiga di Perdhaki Wilayah Weetebula. Pada acara pembukaan, Sr Margaretha menyampaikan bahwa pengaruh terbesar bagi status SEHAT – SAKIT masyarakat justru berada pada faktor sosial di tempat mereka itu hidup dan bekerja.

Pokok permasalahan yang menjadi topik pembahasan adalah terbatasnya akses ke pelayanan kesehatan dan rendahnya mutu pelayanan menjadi salah satu penyebab masih tingginya AKB ( Angka Kematian Bayi ) di NTT yaitu 62 /1000 kelahiran hidup dibandingkan dengan angka nasional 52 /1000, AKI ( Angka Kematian Ibu ) 554 /100.000 kelahiran dibandingkan dengan angka nasional 334 /100.000 kelahiran. Di samping itu gejala yang akhir – akhir ini muncul yaitu ‘ kurang gizi’ pada balita dan terbatasnya akses terhadap air bersih.

Dengan banyaknya masalah yang mereka hadapi ini Perdhaki minta kesediaan Bapa Uskup Dom Saku, Pr, Bapak Kadinkes Kabupaten Belu de Fabianus Lau, Rm. Urbanus Haala, Pr sebagai Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Atambua dan dr. Felix Gunawan untuk menjadi narasumber pada semiloka tersebut. Kegiatan diselenggarakan pada 27 - 29 November 2009 di Hotel Intan, Jl. Jendral Sudirman, Atambua, berhubung satu – satunya tempat milik keuskupan yang memungkinkan untuk penyelenggaraan kegiatan, yakni “ Wisma Emaus” sedang di pergunakan untuk kegiatan “EVAPERCA” Keuskupan Atambua.

Dalam sambutannya Bapa Uskup mengangkat permasalahan tentang Masalah Kesehatan Dasar Kesehatan (sanitasi dasar) yang belum dilihat sebagai aset dasar bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Demikian pula perjuangan hidup yang tidak mempedulikan kesehatan sendiri (pola makan tanpa asupan gizi yang memadai, mempekerjakan anak di bawah umur, dan lain-lain) sebagai diskriminasi terhadap aspek kesehatan. Bapa Uskup menghimbau agar Perdhaki memberikan pembelajaran tentang pola hidup sehat (PHBS) berjejaring dengan Pemerintah untuk bekerjasama dalam kaitan Perda-Perda yang ada hubungannya dengan kesehatan dan kesehatan lingkungan.

Bapak Kadinkes Kabupaten Belu, lebih menekankan adanya keterbukaan dari para unit pelayanan kesehatan (UPK) untuk mau berjejaring dengan Pemerintah dan mau berubah dalam pola pelayanan, agar dengan demikian bahu-membahu menangani masalah kesehatan. Romo Urbanus Hala memberikan masukan tentang terbukanya peluang kerja sama dengan pihak Gereja. “Kita semua adalah Anggota Gereja, hadir di sini bukan untuk mengasingkan diri, atau bekerja sendiri. Gereja belum menjadi Gereja utuh kalau belum bercorak sosial. Yakni memberikan perhatian dan pertolongan pada persoalan kemanusiaan khususnya mereka yang lemah dan berkekurangan. Para UPK bisa menjalin hubungan kerja sama dengan seksi sosial paroki bila terdapat masalah yang berhubungan dengan masalah kesehatan.” Karena pekerjaan pelayanan Perdhaki itu juga karya gereja yang dipercayakan kepada Pastor Paroki dan seluruh umat. Maka sudah selayaknya masalah yang dihadapi UPK dikoordinasikan juga dengan Romo Parokinya. Dan peluang kerjasama ini bisa diatasi dengan dana solidaritas antar keuskupan yang disebut dana APP.

Dr Felix menyampaikan tentang masalah yang dijumpai di Perdhaki Wilayah Atambua. Cari akar permasalahan, menyusun rencana kegiatan ( POA – plan of action ) dalam kelompok, pelaksanaan kegiatan diselenggarakan oleh tiap UPK. Semiloka dihadiri 10 peserta, 9 orang suster dan satu orang Broeder, dari Kab. TTU dan Kab. Belu. Metode yang dipakai adalah presentasi masalah yang dihadapi di UPK masing – masing dalam pleno, diskusi kelompok untuk mencari akar permasalahan sampai kepada menyusun rencana kerja UPK sesuai dengan masalah yang dihadapi.
(Sr. M)

Tags